Lombok Barat (Inside Lombok) – Penjabat (Pj) Bupati Lobar, Ilham menyebut sebagian anggaran pendapatan daerah (APBD) 2025 mendatang akan difokuskan untuk pembangunan sejumlah ruas jalan yang dianggap menjadi prioritas. Salah satunya termasuk jalan Terong Tawah, yang kerusakannya sudah lama dikeluhkan masyarakat.
Selain itu, akses jalan masuk menuju kawasan wisata Nambung juga turut menjadi prioritas. Hal ini diakui Ilham sebagai langkah Pemda Lobar untuk mempertegas bahwa wilayah itu merupakan bagian dari kabupaten tersebut, sesuai dengan keputusan dan regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah pusat.
“Kita harus buat akses jalan menuju wilayah yang kita perjuangkan. Bagi saya itu harus kita perhatikan,” tegas Ilham, saat dikonfirmasi belum lama ini. Kata dia, selama ini akses wisatawan maupun masyarakat setempat untuk menuju Nambung terpaksa harus melewati Kabupaten Lombok Tengah, karena belum ada akses jalan dari Lobar.
Karenanya, Ilham ingin memprioritaskan infrastruktur di wilayah tersebut yang diharapkan juga akan berdampak pada potensi investasi yang masuk di kawasan wisata milik Lobar itu. “Masih banyak yang lain dampaknya, belum lagi dampak pada investor yang akan masuk,” ungkapnya.
Selain akses jalan menuju Nambung, Ilham juga akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan yang sudah lama dikeluhkan masyarakat, seperti Terong Tawah dan beberapa titik lain di Lobar. Termasuk juga usulan kalangan DPRD Lobar untuk pembentukan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) di kawasan Sekotong maupun Narmada, demi mendukung percepatan penanganan, jika terjadi kebakaran di kawasan tersebut.
“Cuma kemampuan keuangan (APBD, Red) tidak bisa langsung kita kerjakan sekaligus. Kita lihat dan evaluasi dulu mana yang lebih dulu kita utamakan,” terang Ilham. Menurutnya penggunaan APBD, termasuk dana transfer pusat yang sebagiannya juga diperuntukan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur, di samping untuk pemberdayaan, Kesehatan maupun pendidikan. Terlebih dengan beralihnya pemerintahan pusat, pemda juga harus mensupport program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo-Gibran. Sebab terdapat program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat di daerah.
“Nawacita Pak Prabowo sudah disampaikan, prioritas-prioritas programnya juga sudah disampaikan. Artinya semua kita (pemerintah daerah) harus membackup apa yang menjadi program prioritas pemerintah pusat, terkait ketahanan pangan termasuk makan gratis,” pungkasnya. (yud)
