Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan Sopir Truk dan juga massa dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) gelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim) dengan membawa sejumlah tuntutan. Antara lain soal adanya oknum Satpol PP yang diduga melakukan pungli pada pos penjagaan yang ada di perbatasan Lotim dan Loteng, serta adanya isu kenaikan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang memantik reaksi keras dari para sopir truk.
Dalam aksinya, koordinator umum aksi, Ferdy mengatakan bahwa pada penjagaan perbatasan banyak sopir truk yang diduga mengalami pungutan liar oleh oknum Satpol PP, hal itu lantaran setiap truk yang masuk untuk diperiksa selalu dimintai bayaran yang berbeda dan bahkan tidak diberikan bukti pembayaran.
“Tidak ada bukti yang diberikan ke sopir truk yang membawa material ke luar daerah, sehingga besar dugaan kami itu adalah pungli,” jelasnya, Rabu (22/02/2023).
Tak hanya dugaan pungli yang dilakukan, bahkan oknum Satpol PP diduga telah melakukan tindak kekerasan kepada sopir truk sehingga hal itu membuat massa menuntut agar oknum tersebut dipecat.
“Tidak ada hukum yang membenarkan kekerasan, kami minta oknum itu dipecat bahkan Kasatpol PP juga dipecat,” tegasnya.
Adanya isu dugaan kenaikan tarif pajak MBLB juga menjadi sorotan, di mana kenaikan tarif tersebut dapat sangat berdampak kepada para sopir truk karena tentunya harga material akan mengalami kenaikan.
“Jangan jadikan sopir seperti sapi perah yang hanya dibuat ladang untuk mencari PAD,” ungkapnya.
Massa meminta APH untuk menyelidiki kasus dugaan pungli tersebut, hal tersebut dinilai menjadi penyebab kebocoran PAD di Kabupaten Lotim yang selalu digemborkan oleh pemerintah daerah.
“Di perbatasan itulah banyak terjadi permainan dan banyak uang yang masuk ke kantong pribadi, itulah yang menyebabkan bocornya PAD. Kami minta itu diusut tuntas,” pintanya.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Lotim, Mahsin yang mewakili Bupati Lotim mengatakan dari apa yang menjadi tuntutan massa sesungguhnya sangat sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Pemkab Lotim. Pihaknya disebut berterimakasih atas apa yang disampaikan bahwa ada yang benar dan perlu untuk diklarifikasi.
“Memang tuntutan massa ada juga benarnya dan itu akan mulai kita benahi,” ujarnnya. Ia juga menyebut bahwa Bupati Lotimn sebelumnya sangat mengatasi luar biasa tuntutan dari massa, bahkan Bupati menegaskan jangan membebankan sopir dengan hitungan yang tidak benar.
“Pajak MBLB itu tidak untuk sopir melainkan untuk pemilik galian C,” jelasnya. Adapun mengenai dugaan adanya pungli oleh oknum petugas, pihaknya meminta bukti kepada massa agar nantinya dapat ditindaklanjuti. (den)
