Atur Strategi Pemprov NTB Tekan PMK

34
Ilustrasi PMK (Image source : teknotempo.co)

Mataram (Inside Lombok) – Upaya menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) terus digodok Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Pasalnya, peningkatan eskalasi kasus cukup tinggi, dilihat dari jumlah ternak yang terjangkit. Untuk itu penanganan cepat diperlukan, mengingat NTB adalah salah satu lumbung sapi nasional yang menjadi pemasok daging dan ternak sapi ke daerah-daerah luar.

Meski sudah ada upaya vaksinasi, tingginya penyebaran PMK diakui belum bisa ditekan. Jika melihat secara teknis untuk menekan penyebarannya perlu dilakukan stepping out atau potong paksa dan vaksinasi setidaknya tiga kali.

“Sekarang kita kaji bagaimana pola penyebaran virus. Sekarang radius 20 kilometer saja virus PMK itu bisa kena. Artinya ya memang ini sebagai catatan (pemerintah) ini bisa selesai dengan solusi yang secara teknisnya. Yakni stepping out dan vaksinasi,” ungkap Kepala Bidang Penyuluh Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (P3HP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Rahmadin, Kamis (7/7).

Stepping out atau potong paksa menurutnya perlu dilakukan pada semua hewan ternak yang terjangkit. Namun solusi itu jelas tidak bisa dilakukan sembarangan. Sehingga pemerintah mendahulukan upaya vaksinasi.

Sebelumnya sudah ada tahap pertama vaksin datang sebanyak 2400 dosis, dan tahap kedua akan datang 2600 dosis. NTB sendiri diberikan jatah sebanyak 5000 dosis vaksin. Hanya saja jumlah vaksin diberikan belum mencukupi.

“Memang Vaksinnya masih terbatas, kalau pengobatan itu bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi memperkecil masalah. Tidak menyelesaikan kasus, yang bisa menyelesaikan kasus stepping out dan vaksinasi,” tegasnya.

Diakui memang untuk vaksin PMK ini masih kurang, bukan hanya NTB tapi seluruh Indonesia kurang vaksinnya. NTB yang hanya mendapatkan 5000 dosis saja masih kurang, kalau dilihat dari perkembangan kasusnya. Sehingga tidak bisa menekan penyebaran PMK ini, hanya dengan vaksin atau stepping out itu dari sisi kacamata teknik. Jika dengan obat itu tidak bisa membatasi virusnya, yang bisa membatasi itu vaksin dan stepping out.

“Cuma sekarang kesiapan keuangan pemerintah untuk memperoleh vaksin itu dari Prancis. Kalau dari kita belum jadi vaksinnya. Belum bisa memenuhi (vaksin yang ada, red) baru sekian persen masih jauh sekali. Setidaknya dalam bayangan saya kita harus melakukan vaksin 3 kali kalau sudah 100 persen di vaksin itu baru virusnya hilang,” jelasnya.

Menghilangkan virus PMK sendiri diakui tidak gampang, di mana membebaskan penyakit yang terkait virus ini bisa 10-15 tahun. Selain itu dibutuhkan anggaran besar, apalagi dalam penyediaan vaksinasi untuk PMK dan obat-obatan lainnya.

“Dibutuhkan anggaran besar untuk pengadaan vaksin, obat-obatan. Kenapa sekarang sudah ditangani oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi pak Luhut, kita di kementerian pertanian hanya teknis saja,” katanya.

Disisi lain dana BTT yang direncanakan dialihkan untuk PMK hingga kini tak kunjung nampak pencairannya. Dimana dana BTT diberikan sebanyak Rp500 juta, hanya saja dana sebesar itu belum mencukupi. Sementara itu, sekarang penanganan sudah membentuk satgas untuk PMK ini seperti penanganan covid-19 dan sudah ada Surat Edaran (SE) gugus tugas dari pengamanan PMK, yang melibatkan semua pihak terkait

“Semua seperti penanganan covid-19, semua terlibat dalam penanganannya baik itu BNPB, kepolisian, TNI dan semua pihak terkait terlibat,” tandasnya. (dpi)