Di NTB 172 Perempuan Uji Kompetensi Bekerja di Hong Kong

Para calon pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan di Hong Kong mengikuti uji kompetensi di BLKN Lombok Mandiri, di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Jumat (13/11/2020). Inside Lombok/ANTARA/Awaludin

Mataram (Inside Lombok) – Sebanyak 172 perempuan dari berbagai kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat mengikuti ujian kompetensi agar memperoleh sertifikat sebagai syarat wajib bekerja untuk asisten rumah tangga di Hong Kong.

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTB H Muhammadun, di Kabupaten Lombok Barat, Jumat mengatakan, seluruh calon pekerja migran Indonesia (CPMI) perempuan tersebut sudah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) Lombok Mandiri selama beberapa bulan.

“Semua yang sudah dilatih di BLKLN wajib disertifikasi. Dan kami sudah melakukan sertifikasi secara bertahap. Hari ini tahap terakhir, sebanyak 20 orang yang diuji,” katanya di sela menerima kunjungan Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Miftakul Azis.

Ia mengatakan uji kompetensi difasilitasi oleh BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lintas Benua. Proses uji kompetensi melibatkan sejumlah asesor dari NTB dan luar daerah.

Muhammadun menambahkan masing-masing CPMI diuji sesuai dengan kompetensi masing-masing, seperti bagaimana cara memandikan bayi, menyetrika baju dan urusan rumah tangga lainnya.

“Alhamdulillah sebanyak 172 CPMI bisa lulus. Insya Allah akan diberangkatkan ke Hong Kong secara bertahap pada Januari 2021,” ujar Muhammadun yang juga Direktur Utama PT Lombok Tekad Jaya Abadi yang akan memberangkatkan seluruh CPMI tersebut.

Wakil Ketua BNSP Miftakul Azis mengatakan biaya uji kompetensi sebanyak 172 CPMI asal NTB yang akan ditempatkan di Hong Kong tersebut disubsidi oleh BNSP.

Uji kompetensi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga menjadi syarat wajib bagi CPMI yang akan berangkat ke luar negeri.

“Nanti ketika tiba di negara penempatan akan diperiksa oleh perusahaan penerima, apakah CPMI bisa bekerja atau tidak. Yang mereka akan melihat pertama kali adalah sertifikat kompetensi,” katanya. (Ant)