Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi hasil validasi data korban bencana alam gempa bumi NTB, Selasa (02/07/2019). Rapat tersebut membahas berbagai kendala proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascagempa yang tidak kunjung selesai sampai saat ini.
Hadir dalam rapat tersebut Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tetty Saragih, yang menyoroti manajemen fasilitator yang dikelola Tim Pengendali Kegiatan (TPK). Menurut Tettu, dengan jumlah fasilitator mencapai 4.422 orang maka harusnya tidak ada kendala kurangnya fasilitator yang menghambat proses rehab-rekon.
“Keluhannya fasilitator teknik kurang. Di aturannya kita, satu tim fasilitator terdiri dari delapan orang. Di antaranya 6 orang fasilitator teknik, mestinya tak kekurangan. Tolong TPK dimanage (diatur, Red) fasilitator yang banyak ini,” ujar Tetty.
Berdasarkan hitungan kasar, total fasilitator yang dibutuhkan sebenarnya hanya 1.946 orang. Dengan asumsi jumlah rumah yang sedang dalam proses pengerjaan adalah 72.986 yang dibagi ke dalam 3.649 pokmas, dengan asumsi masing-masing pokmas terdiri dari 20 unit rumah rusak. Karena itu, apabila satu tim fasilitator mengurus 15 pokmas, maka dibutuhkan 243 tim fasilitator yang masing-masing terdiri dari 8 orang personel.
“Di lain pihak jumlah tenaga fasilitator yang berlebih, namun proses validasi bejalan lambat,” ujar Tetty.
Salah satu yang diduga menjadi penyebab utama lambatnya proses tersebut adalah sebarang fasilitator yang tidak merata. Karena itu, masih banyak masyarakat terdapak yang belum terdata, khususnya di daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Timur (Lotim).
Tetty sendiri meminta TPK untuk menilik lagi proporsi jumlah fasilitator yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Menurutnya, dengan sekian rumah terdampak yang selesai dibangun, harusnya julmah fasilitator juga berkurang, bukannya meminta penambahan. Karena itu diduga kuat terjadi penumpukan fasilitator di satu wilayah sementara wilayah lainnya masih ada yang belum tersentuh.
Turut hadir dalam rapat tersebut Danrem 162/WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, sebagai salah satu penanggun jawab proses rehab-rekon menerangkan bahwa pihaknya bersama-sama dengan Sekda NTB, Iswandi, dan Kalak BPBD NTB, Ahsanul Khalik, tengah mengadakan rapat dan evaluasi dengan para fasilitator, aplikator, dan para pejabat terkait untuk membahas masalah serupa.
Diterangkan Ahmad bahwa pihaknya kedepan merencanakan untuk menggeser pasukan Zeni TNI yang saat ini berlokasi di Kabupaten Sumbahwa ke wilayah Poto Tano, Lotim, dan KLU sehingga proses rehab-rekon di wilayah tersebut bisa berjalan lebih cepat sesuai harapan.
Selain itu akan diterapkan juga sistem satu blok, yaitu dengan menentukan desa sasaran di setiap kecamatan dengan sekala prioritas untuk dikerjakan para fasilitator, aplikator, bersama-sama dengan pasukan Zeni baik dari segi administrasinya dan penyelesaian pembangunannya. Para fasilitator tersebut akan dipindahkan ke desa yang lain jika desa prioritas telah selesai pengerjaannya, sehingga diharapkan memberikan hasil yang signifikan.
Sebelumnya, Sekda NTB sendiri membenarkan bahwa beberapa daerah di NTB memang masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan selama proses rehab-rekon. Walaupun begitu, disebut Iswandi bahwa secara umum proses rehab-rekon di NTB sudah berjalan sesuai harapan.
