Kisruh Pengadaan BPNT, Dewan Panggil Dinsos Lotim

Lombok Timur (Inside Lombok) – Komisi II dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) memanggil Dinas Sosial (Dinsos) Lotim dan Dirut BRI Cabang Selong guna pala Dinas Sosial Lotim, H Ahmad angkat bicara terkait kisruh pengadaan barang BPNT tersebut. Dari  pihak Dinsos sendiri tidak ada masalah, hanya saja yang membuat permasalahan dan kisruh dalam penyaluran BPNT di Lotim, ialah para agen dan para suplier nakal.

” Sebanyak 30 suplier nakal sudah kami tarik,”ucapnya kepada Wartawan di sela acara, Senin (19/10/2020).

Para agen nakal tersebut dinilai memberikan BPNT kepada KPM tidak sesuai dengan peraturan umum yang ada, adanya agen yang belum membayar barang. Mengingat Dana PKH untuk pengadaan barang BPNT langsung ditransfer dari pusat.

“Adanya agen yang belum membayar item pengadaan tujuannya untuk apa, padahal dana pengadaan langsung ditransfer dari pusat” katanya.

Dikatakannya, adapun adanya paket BPNT ditemukan tidak layak konsumsi merupakan akibat dari terjun bebas  dalam pengadaan barang ke suplier. Sementara dikatakan pihaknya hanya jadi pengawas dalam pengadaan barang.

“Kami hanya mengawasi, kalau ada barang yang tidak jelas kami suruh kembalikan, sementara kami berhentikan, kan tidak berhak kami berhentikan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori menilai jawaban dari Kadis Sosial dianggap berbelit-belit tanpa terus terang.

“Saya mengira ada yang tidak baik, banyak persoalan yang kami temukan, mulai dari dobel, untuk itu kami undang Dinsos untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini,” ucapnya.

Dikatakannya, dari hasil rapat tersebut, titik persoalnya berada pada agen dan suplier Barang BPNT, sehingga pihak DPRD menekankan agar kembali kepada pedoman umumnya.

Ia berharap, agar kualitas barang BPNT untuk betul-betul diperhatikan, mengingat masyarakat hanya tahu persoalan menerima saja tidak pernah bisa bicara banyak terkait kondisi barangnya.

Adapun pihaknya akan turun melakukan sidak, dan mengambil sampel di beberapa KPM langsung. Guna memastikan apa  yang telah di ucapkan Dinsos dan menjadi kesepakatan dalam Rapat kerja tersebut.

“Kita akan cek di lapangan apa yang di sampaikan kepala Dinas hari ini, dengan fakta di lapangan,” Tutup H Daeng.