NTB Siapkan Stimulus Rp80 Miliar Hidupkan IKM/UKM Terdampak COVID-19

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Zulkieflimansyah. (Inside Lombok/ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan stimulus sebesar Rp80 miliar untuk menghidupkan sektor IKM/UKM dan petani akibat terdampak COVID-19.

“Kebijakan stimulus ekonomi untuk IKM/UKM dan petani sebesar Rp80 miliar untuk tahap awal ini disisir dari belanja APBD Provinsi NTB dengan memangkas atau merealokasi belanja-belanja pegawai yang kurang produktif. Seperti belanja perjalanan, belanja rapat-rapat, ATK, biaya lembur dan belanja barang/jasa yang dinilai kurang prioritas,” kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah di Mataram, Sabtu.

Ia menjelaskan, kebijakan itu diawali dengan telah diluncurkannya Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap I berupa bantuan sembako kepada 105 ribu KK bagi masyarakat se-NTB yang tidak tercover dari program JPS pusat seperti PKH, BPNT, BST dan juga JPS kabupaten/kota maupun Bantuan Sosial Tunai dari Desa.

“Total dana untuk JPS Gemilang selama tiga bulan ini pun sebesar Rp80 miliar di luar dana stimulus ekonomi IKM/UKM dan petani,” tegasnya.

Gubernur menjelaskan, jika JPS pusat wajib disalurkan dalam bentuk tunai, namun NTB justru sebaliknya, yakni dengan mengambil langkah berani mewajibkan bahwa JPS Gemilang disalurkan dalam bentuk bantuan sembako dan paket suplemen yang semuanya merupakan paket produk lokal.

Kebijakan Gubernur NTB untuk menghidupkan produk lokal dan kerakyatan ini, ternyata menginspirasi Presiden RI, Joko Widodo, yang kemudian pada hari Rabu (13/5) telah ikut mencanangkan program penggunaan produk buatan sendiri secara virtual menghadapi krisis ekonomi dampak COVID-19 dari istana negara.

“Harapannnya, program ini mampu menghidupkan produktivitas industri kecil dan usaha ekonomi produktif masyarakat. Itulah pula salah satu wujud dan gebrakan program industrialisasi di NTB,” jelas Zulkieflimansyah.

Dalam program industrialisasi ini, menurut Gubernur NTB pemerintah semestinya hadir sebagai katalisator untuk menghantarkan industri kecil, menengah dan kerakyatan lainnya benar-benar mandiri dan menjadi tuan di negerinya sendiri.

Karenanya, tugas pemerintah, kata Gubernur NTB dalam rapat pembahasan usulan program stimulus ekonomi COVID-19, bukan hanya sebatas membina IKM/UKM dan para petani atau pengusaha untuk menjamin kuantitas dan kualitas produk barang-barang yang dihasilkan. Tetapi juga membuka akses modal, mempermudah ijin dan menciptakan iklim investasi serta persaingan usaha yang sehat. Termasuk juga menyediakan pasar dan keberlanjutan produksi serta jaringan distribusi atau pemasarannya.

“JPS Gemilang yang wujud kegiatannya adalah “Beli dan gunakan produk IKM/UKM lokal” dan menjadi medium bagi Kepala OPD untuk membina dan menfasilitasi IKM/UKM dan usaha perdagangan secara berkelanjutan hingga terwujud ekosistem produksi dan pemasaran produk-produk lokal secara mandiri dan profesional.

Karena itu dana stimulus sebesar Rp80 miliar yang digulirkan Pemda NTB melalui 10 OPD teknis terkait, akan diarahkannya benar-benar untuk memperkuat sektor produksi atau industri kerakyatan, mulai industri hulu hingga hilir.

“IKM/UKM kita juga akan difasilitasi untuk mendapatkan akses modal dari Bank NTB Syariah, tanpa cicilan dalam satu tahun pertama, tanpa Bunga dan tanpa agunan sebagaimana di terapkan di negara venezuella,” katanya.

Itulah sebabnya, JPS gemilang yang disalurkan Pemerintah Provinsi NTB tidak berbentuk tunai. Tapi pakai sembako dengan serba lokal. Sebab kalau uang, nanti tidak ada produksi, gak dibelanjakan untuk kebutuhan prioritas, tap justru untuk beli pulsa, beli rokok, beli pakaian dan lain-lain yg kurang produktif,” tegasnya.

Ia menjanjikan JPS gemilang tidak berhenti setelah COVID-19 ini saja. Tapi para kepala OPD tetap akan dan harus terus membina IKM/UKM hingga mandiri. Sedangkan, PT GNE selaku BUMD akan menyerap dan mengumpulkan produk-produk dari IKM/UKM, kemudian produk-produk tersebut disalur ke BUMDes dan TDC-TDC yang ada disetiap desa, sehingga tidak ada yang nganggur, tetapi aktivitas ekonomi berjalan dan produk-produk IKM/UKM ada pasarnya.

“Semua memiliki keterkaitan. Misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menyiapkan SDM dan teknologi dengan menciptakan SMK berdasarkan klaster kebutuhan. Demikian pula OPD lain, semuanya bisa dan harus mengambil peran dalam proses industrialisasi ini,” katanya. (Ant)