Pemkot Ditawari Bangun Perumahan Nelayan Bukan Rusunawa

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito. (Foto: Inside Lombok/ANTARA News/Nirkomala).

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, ditawari untuk membangun perumahan nelayan dalam bentuk rumah tapak bukan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) agar sesuai dengan penataan kawasan pesisir.

“Setelah kami koordinasi dengan Kementerian PUPR, pembangunan rusunawa nelayan belum ada kepastian. Namun kita ditawari untuk membangun rumah tapak untuk nelayan bukan rusunawa,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito di Mataram, Senin.

Pernyataan itu disampaikan setelah melakukan konsultasi sekaligus menjemput informasi ke Kementerian PUPR akhir pekan lalu, terkait rencana pemerintah yang akan membangun rusunawa nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, pada tahun ini.

Menurutnya, tawaran pembangunan rumah tapak untuk mengakomodasi sekitar 83 kepala keluarga (KK) nelayan yang saat ini menempati tenda pengungsian akibat dieksekusi dari lahan yang mereka tempati di Pondok Perasi, sebagai upaya penataan kawasan pesisir.

Selain itu, rumah tapak untuk nelayan dinilai lebih tepat dibandingkan dengan rusunawa nelayan dan biaya pemeliharaanya juga lebih murah serta mudah.

Apalagi, beberapa tahun lalu pemerintah kota sudah memiliki pengalaman membangun perumahan nelayan di kawasan Penghulu Agung. Total rumah nelayan yang telah dibuat sebanyak 155 unit, untuk merelokasi nelayan yang berada di sempadan pandai agar terhindar dari abrasi.

“Bentuk bangunannya seperti perumahan subsidi, namun menggunakan IPAL dan sanitasi komunal,” katanya.

Untuk memastikan apakah perumahan atau rusunawa nelayan yang bisa terbangun tahun ini atau tidak, pemerintah kota meminta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian PUPR.

“Harapannya, pemerintah bisa segera merealisasikan program perumahan nelayan baik dalam bentuk rusunawa maupun rumah tapak sebab lahan yang kami siapkan cukup memungkinkan,” katanya.

Sebenarnya, kata Sekda, jika rusunawa nelayan batal dibangun, pemerintah kota akan meminta pengalihan anggaran pembangunan Rusunawa Mandalika tahap dua, ke perumahan nelayan.

“Tetapi ternyata, anggaran untuk pembangunan Rusunawa Mandalika juga belum ada,” katanya.

Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah kota akan terus berusaha secara maksimal dan memprioritaskan pembangunan perumahan untuk nelayan yang sudah direncanakan sejak tahun sebelumnya bisa segera terealisasi. (Ant)