Pemprov NTB Dorong Kemandirian Fiskal Daerah Dampak COVID-19

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Lalu Gita Ariadi. (Inside Lombok/ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram, 17/3 (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mendorong kemandirian fiskal untuk menjaga keuangan daerah akibat dampak COVID-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi mengatakan perubahan kebijakan anggaran karena pandemi COVID-19 menjadikan Pemprov NTB harus melakukan berbagai penyesuaian, terutama dari sisi anggaran yang mesti terkoreksi dengan kebijakan anggaran pemerintah pusat ke daerah.

“Adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 tentu saja berpengaruh pada alokasi anggaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan. Sementara dari aspek penerimaan pendapatan asli daerah juga berkurang,” .ujarnya pada forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022 di Mataram, Rabu.

Karena itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengatasinya dengan bekerja lebih optimal, berinovasi, melakukan kolaborasi dengan tetap mengedepankan akuntabilitas untuk mencari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah untuk melanjutkan pembangunan, tambahnya.

Pada Forum Perangkat Daerah yang dihadiri para Asisten Setda Provinsi NTB dan sebagian besar kepala OPD lingkup Pemprov NTB tersebut, Sekda mengaku imbas refocusing anggaran untuk COVID-19 dirasa cukup membebani APBD. Daya dukung anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diprediksi sejak awal. Aspek penerimaan baik yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah menjadi berkurang.

Akibat ini negara secara makro penerimaannya juga menjadi berkurang yang otomatis juga berpengaruh pada dana transfer ke daerah turut berkurang. Pengurangan ini juga berdampak pada terjadinya pelambatan penerimaan PAD dari OPD-OPD penghasil.

“Perubahan kebijakan anggaran pusat yang cukup terasa juga diperparah lagi dengan oleh terjadinya bencana non alam seperti COVID-19. Secara nyata kita juga berhadapan dengan terjadinya bencana alam hidrometeorologi seperti hujan berkepanjangan yang menimbulkan banjir, tanah longsor, angin puting beliung yang berakibat pada rusaknya infrastruktur kita di berbagai wilayah,” kata Miq Gita panggilan akrabnya.

Selain itu lanjut Sekda, persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB yang dipulangkan karena diputuskan kontrak kerjanya mengharuskan para PMI harus diisolasi. Dan jika ada yang positif dibutuhkan perawatan lebih lanjut dan tentu membutuhkan anggaran dari pemerintah.

“Karena itu sekali lagi diharapkan semua OPD penghasil ditengah kesulitan saat ini dan dalam forum perangkat daerah ini kita berharap ada solusi-solusi dan harapan-harapan baru agar sumber penerimaan daerah bisa bertambah. Caranya sejumlah perangkat daerah penghasil diharapkan bekerja lebih optimal ditengah segala keterbatasan yang ada saat ini. Potensi-potensi yang ada harus kita optimalkan seperti aset-aset milik Pemprov yang selama ini dikerjasamakan diharapkan bisa memberi pemasukan bagi daerah,” ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB ini.

Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB juga diminta bisa bekerja optimal terutama untuk lebih mendorong para investor-investor yang sudah mengajukan surat ijin usahanya untuk segera merealisasikan rencana-rencana investasinya. Meski dalam realisasinya DPMPTSP mencatat realisasi penananaman modal di NTB angkanya cukup baik, namun tetap harus berkoordinasi intens dengan investor lainnya seperti pertambangan juga untuk segera merealisaiskan rencana-rencana investasinya.

Hal ini juga dimaksudkan agar CSR dari para investor bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di tengah kondisi ekonomi saat ini akibat COVID-19 dan ekonomi masyarakatpun bisa bergerak kembali.

“Mudah-mudahan dari Forum Perangkat Daerah ini juga bisa menghasilkan draf RKPD yang hasilnya bisa mendekati target-target RPJMD yang sudah ditentukan. Demikian juga pada pembahasan di tingkat klinis dan lainnya secara teknis diminta Bappeda untuk mendiskusikan dan mempertajam proses ini dengan OPD lainnya. Harapannya juga agar semua OPD bisa bekerja dengan optimal sesuai dengan direktif pimpinan,” jelasnya.

Sekda juga selalu mengingatkan agar ASN di lingkungan Pemprov NTB selalu menjadi teladan dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19.

“Kita harus melakukan langkah-langkah yang lebih produktif untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar kita tetap aman, sehat dan tetap produktif dalam beraktivitas,” katanya. (Ant)