Sekda NTB : Kesadaran Masyarakat Memiliki Dokumen Kependudukan Minim

Mataram (Inside Lombok) – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat H Lalu Gita Ariadi mengungkapkan kesadaran masyarakat desa untuk memiliki dokumen kependudukan masih tergolong minim.

“Kita memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, memang bukan tugas mudah untuk diwujudkan, namun dengan kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota, serta stakeholder terkait lainnya, maka saya yakin semua tantangan ini akan dapat kita hadapi dan tuntaskan dengan baik,” ujarnya saat membuka kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Penduduk secara virtual di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengurus dan memiliki dokumen kependudukan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi secara berkelanjutan, sehingga diharapkan ke depannya dapat mengubah paradigma masyarakat desa yang terkesan menyepelekan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Miq Gita, sapaan akrab Sekda NTB, menyampaikan betapa pentingnya akurasi data kependudukan serta koordinasi yang baik dalam memperoleh sumber data kependudukan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan terus berupaya melakukan langkah-langkah administratif untuk menguatkan tata kelola data kependudukan di daerah agar tersinkronisasi dengan baik.

“Saya berharap kepada Dinas PMPD Dukcapil Provinsi NTB selaku leading sektor yang membidangi, untuk terus mengoptimalkan perannya dalam mengawal dan memastikan terpenuhinya penyelenggaraan data kependudukan dan catatan sipil di wilayah NTB,” ucapnya.

Sekda NTB menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMDK Dukcapil dan Kompak atas kegiatan yang telah dilakukan dan meminta agar sinergi dari kedua belah pihak semakin mempercepat pencapaian target cakupan administrasi kependudukan di NTB. Sebab, tata kelola data kependudukan yang akurat merupakan salah satu kunci keberhasilan berbagai program pembangunan.

“Pemprov NTB berkomitmen terus melakukan terobosan yang mengarah pada tertib administrasi kependudukan, sehingga dapat memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas hukum,” katanya.

Unit Manager Bagian Kerjasama Pembangunan Kedutaan Besar Australia, Astrid Kartika mengapresiasi langkah dan upaya Pemprov NTB, bahwa pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholders terkait dalam memperkuat data kependudukan.

“Perlu diperkuat koordinasi dan kolaborasi antar dinas secara horizontal maupun secara vertikal dari provinsi ke kabupaten, kecamatan, desa kemudian antar kedinasan tingkat provinsi dan kabupaten. Berdasarkan pengalaman, ini bukan pekerjaan mudah tetapi menjadi prasyarat dalam membangun organisasi,” ujarnya.

Selain itu Astrid juga menjelaskan mengenai Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa atau LABKD adalah fasilitasi layanan adminduk dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa.

“Adanya LABKD bukan hanya sekedar memberikan wewenang yang lebih kepada desa, tetapi tentu saja diperlukan berbagai macam infrastruktur pendukung yang dapat membuat LABKD ini berhasil, seperti infrastruktur jaringan, pemberdayaan desa dan tidak kalah pentingnya Kerjasama dengan Dinas Pendidikan serta Dinas kesehatan,” katanya. (Ant)