Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama stakeholder terkait terus mengupayakan peningkatan ekspor non tambang, sehingga ada opsi lain untuk peningkatan pertumbuhan daerah. Terlebih yang mendominasi roda ekonomi NTB saat ini masih dari sektor tambang. Sayangnya, untuk ekspor non tambang ini masih memiliki banyak tantangan.
Ada sejumlah tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan mimpi mengimbangi dominasi ekspor hasil tambang. Di antaranya soal produksi yang dari hulu, dan produksi masih belum berkesinambungan. Contohnya, meski produksi kopi sangat tinggi saat ini, ketersediaannya justru terbatas. Di sini peran bersama OPD dengan stakeholder terkait.
“Ada juga jaminan mutu yang sering sekali tidak konsistennya kualitas. Misalnya produk yang dikirimkan ke buyer dengan kualitas produk saat dilihat langsung. Di sinilah perlunya kualitas SDM atau pelaku ekspor,” ujar Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti didampingi Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri (PLN), Baiq Denny Evita Darmiyana, Senin (8/4).
Selain itu ekspor juga membutuhkan modal besar dari pengusaha. Mengingat, untuk kegiatan ekspor harus terpenuhi volume produk dalam jumlah besar. Sedangkan, pembayaran tidak serta merta dilakukan oleh buyer, kecuali setelah barang sampai dan dipastikan kualitas dan kuantitasnya sesuai pesanan. “Buyer hanya memberikan DP (uang muka). Petani atau pemilik produk disini tidak mau kalau diutangi, apalagi berbulan-bulan. Harus cash (tunai, Red),” tuturnya.
Tak hanya itu, ada juga tantangan lainnya terkait pemesanan yang masih lemah, karena promosi-promosi produk ke berbagai daerah, apalagi ke berbagai negara di dunia sangat-sangat terbatas. Salah satunya lantaran dukungan anggaran berpromosi yang sangat terbatas, baik dari APBD maupun APBN.
“Kemudian logistik, di mana persoalan logistik ini diantaranya infrastruktur pendukung yang masih terbatas, atau masih tingginya biaya yang harus dikeluarkan pengusaha untuk melakukan ekspor langsung dari NTB,” katanya.
Dari semua tantangan itu, pilihannya adalah melakukan ekspor dari daerah yang infrastrukturnya mendukung dan biayanya lebih rendah. Kendala terakhir soal regulasi atau kebijakan ekspor selalu berubah-ubah. Beda barang, biasanya kebijakannya berbeda-beda.
“Hal ini yang mengakibatkan keengganan para pengusaha. Dan lebih memilih menjual barangnya antar daerah. kendati nantinya, barang tersebut dipoles lagi di daerah lain, kemudian diekspor,” terangnya.
Kendati demikian, pemprov ada upaya-upaya untuk mendorong ekspor tak henti dilakukan. diantaranya, mengedukasi terus menerus pelaku usaha. Bahkan menggandeng LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia), membuat desa devisa di Kabupaten Lombok Utara, menyusul akan ditambah desa devisa lain di NTB. Mendorong UMKM naik kelas. Menyalurkan insentif untuk pengiriman sampel produk ke luar negeri.
Memanfaatkan diaspora sebagai jaringan pemasaran di luar negeri, salah satunya bekerjasama dengan diaspora di New Zealand. Memanfaatkan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) yang tersebar di puluhan negara di dunia. Pentingnya mendorong ekspor ini, dikemukakan dampaknya terhadap catatan neraca perdagangan luar negeri.
“Semakin tinggi neraca ekspor, semakin besar devisa negara, maka semakin besar insentif (dana transfer) pusat ke daerah. Bisa jadi karena komoditas ekspor dari daerah kita tinggi, pemerintah pusat makin tertarik membangun infrastruktur pendukung di daerah,” jelasnya.
Sebagai informasi, pada Januari 2024, nilai ekspor non tambang NTB US$ 2.899.964 (Rp43 miliar). dan Februari turun drastis menjadi US$ 813.827 (Rp12 miliar). sementata itu, data Dinas Perdagangan Provinsi NTB selama tahun 2023, nilai ekspor komoditas non tambang NTB sebesar US$18.020.585,80 (Rp270 miliar). Komoditasnya antara lain, mutiara, batu apung, manggis, kerajinan buah kering, rumput laut, vanili, wooden pellets, makanan ringan/snack, jahe, dan komoditi lainnya. (dpi)
