Mataram (Inside Lombok) – NTB mempunyai beberapa komoditas unggulan yang sudah bisa diekspor langsung ke negara tujuan. Sayangnya, untuk ekspor langsung dari NTB masih banyak yang belum bisa dilakukan lantaran belum adanya pelabuhan ekspor khusus.
“Selama ini dijual dan dikirim lewat Jakarta, Surabaya, dan daerah lainnya. Tapi ada yang langsung kita ekspor, seperti manggis. Kirimnya lewat bandara ke negara tujuannya,” ujar Kepala Karantina NTB, Agus Mugiyanto, Rabu (17/4).
Dicontohkan, beberapa komoditas unggulan yang ada di antaranya kelautan perikanan seperti mutiara, tuna, rumput laut, lobster, abalone, rajungan, gurita, udang vaname, lobster, dan lainnya. Sedangkan pertanian perkebunan ada kopi, vanili, tembakau, manggis, rambutan, melon, jagung, mete, nanas, cabai, dan lainnya. Begitu juga hasil-hasil kerajinan, ada ketak dan sejenisnya.
Agus menilai NTB sangat layak memiliki pelabuhan khusus ekspor. Mengingat besarnya potensi komoditas ekspor non tambang daerah ini, dan letaknya yang strategis untuk mengakomodir wilayah Indonesia Timur. Pasalnya ada sejumlah komoditas ekspor yang dapat terus ditingkatkan di NTB.
“Kita bisa ekspor langsung sebenarnya. Kita bisa terus mendorong peningkatan ekspor komoditas non tambang kita,” terangnya. Dijelaskan Agus, kendala tidak dilakukannya ekspor langsung dari NTB karena tidak tersedianya fasilitas infrastruktur seperti pelabuhan ekspor.
Menurutnya, sudah seharusnya NTB memiliki pelabuhan yang memenuhi standar ekspor, agar kapal-kapal ekspor bisa masuk kesini. “Minimal sekali sebulanlah, kapal ekspor berangkat dari NTB. Harus terus diperjuangkan itu,” ucapnya.
Sementara itu, upaya-upaya untuk mendorong pelaku usaha melakukan ekspor langsung terus dilakukan. Bahkan pihaknya terus berupaya terus membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat ekspor dengan mudah, dan ditargetkan zero Notifikasi Non Complain (NNC) atau penolakan di luar negeri. Ditambahkan, pihaknya juga mendorong pelaku usaha untuk mengurus syarat-syarat ekspornya tanpa melalui perantara (calo).
“Saya tidak menemukan adanya calo yang menyediakan jasa mengurus izin-izin ekspor. Kita sangat terbuka, kita dorong pelaku usaha mengurus sendiri izin ekspornya. Biayanya juga sangat murah dan langsung dikirim ke kas negara, tidak boleh ada transaksi langsung,” demikian. (dpi)
