Lombok Barat (Inside Lombok) – Proyek Pemda Lobar membangun Trigona Park senilai Rp1 miliar lebih di Desa Bengkaung, Batulayar hingga kini tak kunjung diserahterimakan sehingga belum beroperasi. Pandangan bahwa proyek itu adalah proyek sia-sia pun mulai bermunculan, lantaran sampai saat ini bangunan yang ada belum bisa dimanfaatkan.
“Itu program sia-sia. Kami tidak bangga dengan itu,” ketus Ketua Pokdarwis Bengkaung, Imamul Azkar yang dimintai tanggapan, Rabu (23/08/2023). Menurutnya, program Trigona Park dari Pemda Lobar itu belum jelas diketahui seperti apa konsep pastinya.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari pihak desa, pembangunan Trigona Park itu belum tuntas 100 persen. Sebab beberapa fasilitas seperti taman trigona hingga kolam renang belum dibangun.
Pihaknya pun mengaku heran, karena belakangan fungsi proyek itu yang ditonjolkan adalah untuk berjualan, bukan untuk wisata maupun edukasi. “Ini yang kita tuntut, karena kalau sekadar itu saja apa yang bisa dikelola,” tukasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kadispar Lobar, M. Fajar Taufik mengaku pihaknya akan segera melakukan serah terima bangunan itu kepada pihak desa. Konsep perjanjian kerja sama penyerahan bangunan itu ke pihak desa pun disebutnya sudah disusun.
Ia berharap pihak desa bersabar menunggu, dengan harapan ke depannya pihak desa juga bisa mengembangkan Trigona Park tersebut. Namun terkait dengan pengembangan bangunan proyek itu ke depannya, pihaknya harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Sementara itu, anggota DPRD Lobar Dapil Gunungsari-Batulayar, Iskandar mendorong agar pembangunan proyek itu dilanjutkan, supaya bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. “Harus dilanjutkan sesuai desain perencanaan agar bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan itu kan bisa untuk mendapatkan PAD juga,” jelasnya.
Diakui, akan sangat disayangkan jika pembangunan proyek itu tidak tuntas dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal sudah menelan anggaran yang cukup besar, mencapai Rp1 miliar lebih.
‘’Kalau ada kendala, pihak dinas perlu melakukan koordinasi dengan kementerian, Pemprov dan DPRD,” tandasnya. (yud)
