Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) menargetkan penerimaan retribusi sektor pariwisata sebesar Rp16 miliar pada tahun 2026. Hingga akhir triwulan I, realisasi pendapatan tercatat mencapai Rp1,8 miliar, dengan harapan meningkat seiring memasuki musim kunjungan wisatawan.
Kepala Dispar KLU, Dende Dewi Tresna Astuti, mengatakan peningkatan diproyeksikan terjadi mulai pertengahan tahun berdasarkan data pemesanan wisata di kawasan tiga gili.
“Kondisi awal tahun memang belum sepenuhnya kondusif, namun melihat data reservasi (booking) dari teman-teman pelaku wisata di tiga gili, progresnya sudah mulai membaik. Kami berharap mulai Juni mendatang kondisi sudah stabil dan masuk ke periode puncak,” ujarnya, Selasa (5/5).
Untuk mencapai target tersebut, Dispar KLU memperketat sistem pemungutan retribusi melalui kerja sama dengan pihak ketiga, yakni Akacindo dan PT Easybook Indonesia. Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem e-ticketing yang terintegrasi dengan tiket penyeberangan, terutama untuk menekan potensi kebocoran pendapatan di jalur tidak resmi.
“Potensi kebocoran itu ada di jalur-jalur tikus di sepanjang Pulau Lombok. Saya sudah arahkan PT Easybook untuk menempatkan personel di titik-titik destinasi strategis guna memastikan tidak ada wisatawan yang lolos dari kewajiban retribusi,” tegasnya.
Selain itu, Dispar KLU mengusulkan pembangunan akses pintu masuk khusus menuju Gili Trawangan untuk mendukung optimalisasi penarikan retribusi. Usulan tersebut telah mendapat persetujuan dari KUB Syahbandar dan pihak KKP, meski masih terkendala keterbatasan anggaran daerah.
“Kami sudah ajukan ke pimpinan. Jika keuangan daerah terbatas, kami mencoba menjalin komunikasi dengan mitra pihak ketiga atau perbankan untuk membangun akses pintu masuk tersebut. Harapan kami, ke depan semua bisa full e-ticketing secara mandiri,” imbuhnya.
Di sisi lain, pengembangan destinasi daratan juga mulai diperkuat untuk menambah kontribusi pendapatan daerah. Desa Wisata Senaru tercatat menyumbang sekitar Rp1 miliar pada tahun sebelumnya. Dispar KLU kini tengah memproses legalitas dan peningkatan sarana prasarana di sejumlah destinasi lain seperti Pantai Impos, Tanjung, serta Desa Wisata Genggelang di Kecamatan Gangga.
Dende Dewi menegaskan seluruh destinasi di KLU diharapkan dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara legal dan terukur. “Tantangan di destinasi darat seperti Pantai Impos adalah dominasi wisatawan lokal yang terkadang merasa sebagai tuan rumah sehingga penarikan retribusi perlu pendekatan khusus. Namun, kami berkomitmen semua destinasi harus berkontribusi pada PAD secara legal dan terukur,” pungkasnya.
