Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menggeser arah pembangunan literasi dari sekadar minat baca menuju penguatan literasi hukum dan politik. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong kebijakan publik yang lebih responsif sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Ashari, menyebut capaian NTB yang berada di peringkat kedua nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi titik awal untuk masuk ke tahap literasi yang lebih substantif. “Literasi tidak hanya soal membaca, tetapi bagaimana masyarakat dan aparatur memahami aturan serta proses kebijakan secara utuh,” ujarnya (5/5).
Ia menegaskan, literasi hukum menjadi fondasi penting bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun kebijakan. Salah satu prinsip yang harus dipahami adalah lex superior derogat legi inferiori, yakni aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. “Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa dasar hukum yang kuat, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, literasi politik juga dinilai krusial untuk membangun demokrasi yang sehat. Menurut Ashari, pemahaman politik masyarakat masih cenderung pragmatis dan hanya muncul saat momentum pemilu. “Literasi politik adalah hak masyarakat. Mereka harus memahami alasan di balik setiap kebijakan, bukan hanya melihat hasilnya,” katanya.
Ia juga menyoroti praktik politik uang yang masih terjadi, dan menilai peningkatan literasi politik menjadi salah satu cara untuk menekannya. Dalam implementasinya, Dinas Perpustakaan NTB memanfaatkan jaringan Bunda Literasi hingga tingkat desa dan kecamatan, serta menggandeng lebih dari 140 komunitas literasi di seluruh NTB. Program edukatif seperti kemah literasi juga terus digencarkan untuk menjangkau berbagai kelompok usia.
Ke depan, pemerintah daerah berencana meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, termasuk pembaruan koleksi buku dan studi komparasi ke luar negeri. Melalui penguatan literasi hukum dan politik, NTB menargetkan lahirnya masyarakat yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga kritis, sadar hukum, dan aktif dalam proses demokrasi. (gil)
