Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara (KLU) menyusun strategi mitigasi bencana yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Musrenbang Tematik Kebencanaan yang digelar Selasa (3/3). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah memperhatikan aspek keselamatan jiwa selain pembangunan fisik.
Bupati KLU, Najmul Akhyar, menegaskan agenda yang digelar untuk kedua kalinya dalam bulan ini merupakan komitmen pemerintah memperkecil risiko bencana. Ia menekankan pentingnya membangun budaya tangguh bencana sejak dini melalui pendidikan di sekolah.
“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kesadaran dan budaya tangguh bencana. Edukasi dan simulasi di sekolah sangat krusial agar siswa memiliki kesiapsiagaan sejak dini,” ujarnya.
Menurutnya, sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat akan keselamatan dan perencanaan pemerintah menjadi kunci menghadapi potensi bencana. “Karena itu, kita harus memperkecil celah persoalan dengan perencanaan yang matang dan terarah,” ucapnya.
Kepala Bappeda KLU Hermanto menjelaskan, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007. Ia menyebut setiap rencana pembangunan wajib mengintegrasikan mitigasi sejak tahap prabencana hingga pascabencana.
“Di dalamnya diatur secara komprehensif mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana, termasuk kelembagaan BNPB/BPBD, hak masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Artinya, setiap perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Koordinator Perencanaan Pembangunan Perumahan, Permukiman, dan Kesiapsiagaan Bencana Bappeda Provinsi NTB Lalu Satria menekankan pentingnya menjadikan mitigasi sebagai arus utama dalam setiap program daerah.
“Melalui forum ini, KLU optimis dapat bertransformasi menjadi daerah yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga memiliki ketahanan yang kuat terhadap berbagai potensi bencana di masa depan,” ujarnya.
