Lombok Timur (Inside Lombok) – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin bersama Wakil Bupati Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Selaparang Finansial XIX Tahun Buku 2025 di aula kantor perusahaan tersebut di Labuhan Haji, Selasa (3/3). Dalam rapat itu, Bupati menyoroti tingginya angka kredit macet yang melampaui 10 persen dan meminta manajemen melakukan pembenahan menyeluruh.
Dalam arahannya, Haerul Warisin menegaskan keberhasilan atau kegagalan lembaga keuangan ditentukan ketepatan strategi dan kemampuan manajemen merespons persoalan. Ia menilai kinerja PT Selaparang Finansial belum sesuai harapan karena laba perusahaan masih di bawah 5 persen sementara kredit macet tergolong tinggi.
“Kalau keuntungan kecil tapi kredit macet tinggi, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Artinya ada yang perlu dibenahi,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, ia meminta manajemen memprioritaskan penagihan piutang dengan melibatkan seluruh karyawan, disertai pembekalan dan pelatihan agar proses berjalan profesional dan efektif. Ia juga mengingatkan bahwa BUMD tidak semata mengejar keuntungan, tetapi memiliki tanggung jawab sosial menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat, sehingga direksi diminta tidak mengambil keputusan sepihak dan melibatkan tenaga ahli dalam setiap kebijakan.
Haerul Warisin menekankan kebijakan mutasi atau perubahan struktur organisasi harus berbasis kebutuhan bisnis dan efektivitas kerja, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Ia juga meminta pemetaan ulang potensi pasar dan kapasitas SDM agar dana perusahaan berputar produktif di masyarakat, serta menargetkan penurunan signifikan kredit macet dan peningkatan laba pada RUPS tahun depan.
Komisaris Utama PT Selaparang Finansial Muhammad Isra’i mengakui kinerja perusahaan sepanjang 2025 belum optimal meski mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Ia menyebut dinamika ekonomi nasional, kebijakan fiskal, dan keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi performa perusahaan.
Untuk perbaikan, manajemen melakukan restrukturisasi piutang, penataan penyertaan modal, memperketat prinsip kehati-hatian pembiayaan, mengoptimalkan biaya operasional, serta memperkuat pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.
Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, menyampaikan perusahaan tersebut merupakan satu-satunya perusahaan modal daerah yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Di tengah penurunan jumlah perusahaan modal ventura nasional dari 23 entitas pada 2024 menjadi 17 entitas pada 2025, perusahaan ini tetap beroperasi dengan dukungan 25 karyawan serta menjalankan berbagai program sosial daerah. RUPS turut dihadiri unsur DPRD, Asisten Sekda bidang perekonomian, staf ahli Bupati, perwakilan OPD, serta jajaran direksi dan dewan komisaris BUMD Lombok Timur.
