Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mulai tahun ini menghentikan program sambungan air bersih gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura di Mataram, Kamis, mengatakan pelaksanaan program sambungan air bersih gratis bagi MBR ini merupakan program dari pemerintah pusat dengan sistem reimbes.
“Artinya, untuk melaksanakan kegiatan itu pemerintah kota mengalokasikan anggaran terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah program rampung, barulah diganti oleh pemerintah setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi,” katanya.
Ia mengatakan, program sambungan air bersih gratis tersebut telah dilaksanakan dalam waktu sekitar lima tahun berurut-urut dengan sasaran per tahun mencapai 5.000 – 6.000 kepala keluarga (KK), bekerja sama dengan PDAM Giri Menang Mataram.
Sasaran yang mencapai 5.000 – 6.000 KK per tahun itu, bertujuan untuk bisa meningkatkan cakupan air bersih di Kota Mataram, mengingat kondisi air bawah tanah di Kota Mataram sudah tidak layak konsumsi lagi.
Selain itu, pemasangan sambungan air bersih gratis kepada masyarakat tersebut merupakan salah satu program pemerintah dengan target 100-0-100 (100 persen penyediaan air bersih, nol persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi baik).
“Untuk pemasangan sambungan air bersih gratis kepada 5.000-6.000 KK, setiap tahun pemerintah kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar hingga Rp9 miliar. Karenanya, cakupan air bersih di Mataram saat ini sekitar 80 persen,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman sebelumnya mengatakan untuk mencapai target 100 persen penyediaan air bersih, selain mengandalkan pelaksanaan program sambungan air bersih gratis bekerja sama dengan PDAM Giri Menang, Pemerintah Kota, juga melaksanakan program penyediaan air bersih melalui sumur bor dan fasilitas menara air.
Porgram tersebut sudah mulai dilaksanakan akhir tahun 2019, dengan melatih delapan kelompok lembaga pengelolaan di tingkat masyarakat untuk program penyediaan air bersih non perpipaan dari sumur bor.
“Satu kelompok beranggotakan 15-10 kepala keluarga (KK). Kelompok tersebut tersebar di beberapa kelurahan, antara lain Kelurahan Pejeruk, Ampenan dan Bertais,” ujarnya.
Dikatakan, program penyediaan air bersih dengan sumur bor ini memiliki sasaran yang sama dengan sambungan air bersih gratis, yakni MBR, dan tidak terjangkau jaringan perpipaan air bersih dari PDAM.
“Anggaran program air bersih non perpipaan bersumber dari APBD dengan kisaran Rp200 juta, per satu titik,” katanya. (Ant)
