Mataram (Inside Lombok) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susnato, meminta pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memetakan potensi dari sekitar 1.200 desa sebagai bagian dari pelaksanaan program pembangunan desa. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi 12 program aksi bangun desa dari pemerintah pusat.
Yandri menegaskan pemetaan potensi desa menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangan, termasuk kemungkinan pembentukan desa tematik maupun desa wisata. “Saya minta dipetakan dari 1.200 desa di NTB ini mau dibuat apa. Mungkin ada yang mau dibuat desa tematik atau desa wisata,” katanya Kamis (17/4/2026).
Ia menjelaskan, 12 program aksi tersebut mencakup berbagai sektor, di antaranya desa ekspor, desa investasi, koperasi merah putih, peningkatan ketahanan pangan lokal, desa swasembada energi, air dan papan, hilirisasi produk unggulan, serta program pemuda pelopor desa. Pemerintah pusat, kata dia, siap mendukung pengembangan desa sesuai potensi yang dimiliki.
“Kita juga punya program desa wisata. Kementerian desa siap mensupport desa yang ada di NTB dengan potensi yang ada setiap desa,” katanya.
Menurutnya, program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari desa, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. “Kolaborasi. Kan dari pemprov ada, kabupaten juga ada. Pemerintah pusat tentu dan dari Kemendes di luar dana desa ada juga,” ungkapnya.
Terkait program desa berdaya yang diinisiasi Pemerintah Provinsi NTB, Yandri menyebut pendanaannya berasal dari pemerintah provinsi, sementara dukungan pusat akan disesuaikan dengan 12 program aksi yang ada melalui mekanisme pengajuan proposal. “Kita yang 12 aksi itu. Dan tergantung dari usulan dari desa di NTB nanti kita akan nilai proposalnya itu,” katanya.
Ia menambahkan, bantuan yang diberikan tidak bersifat sekali pakai, melainkan dikelola secara berkelanjutan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kelompok ekonomi masyarakat. “Kita tadi minta bantuan dari Kemendes situ tidak sekali pakai hilang. Tapi bergulir melalui BUMDes, Koperasi Desa atau kelompok ekonomi yang di desa itu sehingga berputar,” ujarnya.
Program tersebut diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
