Mataram (Inside Lombok) – Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fondasi utama dalam menjaga transformasi digital pemerintahan tetap aman dan terpercaya. Hal itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Internal Keamanan SPBE di Kantor Inspektorat Provinsi NTB, Selasa (5/4).
Menurut Wagub, hampir seluruh layanan pemerintahan kini bergantung pada sistem digital, mulai dari perencanaan hingga pelayanan publik. Di balik kemudahan tersebut, tersimpan risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. “Ini memberi kemudahan, tetapi juga membawa risiko serius seperti kebocoran data, gangguan layanan, hingga lumpuhnya pelayanan publik jika sistem tidak aman,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa audit keamanan SPBE kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dilakukan secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah. “Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menemukan celah sejak awal. Lebih baik kita temukan sendiri daripada diserang dari luar,” ujarnya.
Wagub juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Inspektorat berperan dalam pengawasan, sementara Dinas Kominfotik menjadi pengampu sistem agar berjalan terintegrasi. “Keamanan SPBE tidak bisa parsial. Harus ada sinergi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan manajemen risiko, perlindungan data pribadi, serta peningkatan literasi digital aparatur. “Transformasi digital tanpa keamanan adalah risiko. Tapi dengan audit yang kuat, ini akan jadi kekuatan,” tegasnya. (gil)
