Lombok Barat (Inside Lombok) – Banyaknya keluhan dari para Guru Tetap Daerah (GTD) di Lombok Barat karena sejak 2 bulan terkahir honor mereka belum dibayarkan. Sehingga hal ini turut menjadi perhatian dari DPRD Lombok Barat. Terlebih di masa serba sulit karena pandemi ini, tetapi para guru termasuk yang GTD tetap harus melakukan tugasnya untuk mengajar baik secara daring maupun luring.
Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha, mengaku mendapatkan banyak keluhan mengenai dana BOS yang belum dibayarkan. Termasuk belum dicairkannya honor GTD. Sehingga hal ini dinilai dapat menghambat proses belajar-mengajar di era pandemi ini.
“Seharusnya hal semacam ini jangan sampai terjadi lagi, karena ini persoalan lama yang terus berulang” katanya, Rabu (21/10/2020).
Dirinya menyayangkan hal tersebut, karena sebelumnya pun sudah membicarakan hal tersebut bersama Dikbud. Dirinya mengungkap bahwa hal ini terjadi lantaran Dikbud terlambat dalam mengupdate data. Padahal, lanjutnya, data ini sebenarnya sudah ada. Karena update data ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya.
“Tapi kenapa alasannya selalu sama, terlambat menginput data. Jadi pengurusan SK nya juga ikut terlambat. Sekarang masa alasannya mereka SK itu belum ditandatangani Bupati” ketusnya.
Dihubungi dari sambungan telepon, Kepala Dikbud Lombok Barat, H. Nasrun, menyebut, bahwa anggaran untuk honor GTD itu telah masuk dalam APBD Perubahan. Karena Kepala Dikbud terdahulu, lanjutnya, menganggarkan honor untuk GTD tersebut hanya untuk 7 bulan. Sementara untuk 5 bulan selanjutnya, itu dianggarkan melalui APBD Perubahan.
“Ini yang kami perjuangkan mati-matian pada APBD Perubahan ini, insyaallah anggarannya sudah ada. Dan akan segera kita bayarkan bulan ini” bebernya.
Dirinya pun meminta kesabaran dari para Guru Tetap Daerah, untuk menunggu pencairan honor tersebut.
