Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menyampaikan sejumlah persoalan prioritas dalam audiensi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (28/4). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lotim, Haerul Warisin, didampingi Sekda Muhammad Juaini Taofik, berdialog langsung dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait kondisi di daerahnya.
Dalam kesempatan itu, Haerul menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang hingga kini masih menghadapi sejumlah hambatan. Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan dan fasilitas menjadi tantangan utama dalam menjalankan program tersebut. “Program ini sudah berjalan dua tahun, namun kami masih menghadapi kendala lahan dan fasilitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini sekitar 100 siswa setingkat SD masih menumpang belajar di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek. Sementara 125 siswa setingkat SMA masih menggunakan gedung eks Akper Sakra sebagai lokasi pembelajaran sementara. “Total ada 100 siswa SD dan 125 siswa SMA yang masih menumpang di fasilitas yang ada,” ungkapnya.
Haerul juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan lahan.
“Kami sudah siapkan 5 hektare, tetapi ternyata kebutuhan mencapai 7 hektare. Meski begitu, kami tetap berkomitmen mendukung program ini,” tegasnya.
Selain itu, persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan turut menjadi perhatian serius. Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 130 ribu warga Lotim mengalami penonaktifan kepesertaan. “Jika 130.000 jiwa yang dinonaktifkan, itu tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka kami harus menambah anggaran sekitar Rp50 miliar,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut cukup memberatkan, mengingat pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar pada tahun 2026 untuk pembayaran BPJS, meningkat dari Rp80 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk program bantuan sosial, Haerul memastikan penyalurannya berjalan relatif lancar.
“Untuk bansos, alhamdulillah sejauh ini relatif aman dan sudah tersalurkan dengan baik,” katanya.
Menanggapi berbagai hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Sejak awal kami minta kepala daerah fokus dan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan program,” ujarnya.
Terkait penonaktifan BPJS, ia menjelaskan bahwa sebagian besar dilakukan berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Sekitar 70.000 data yang dinonaktifkan itu sudah sesuai DTSEN, namun kami juga mengaktifkan kembali sekitar 72.000 jiwa yang memang layak menerima,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa langkah tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran, sekaligus menghindari tumpang tindih pembiayaan antara pusat dan daerah.
“Penonaktifan ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Yang belum tercover pusat, silakan daerah mengambil alih, dan yang sudah ditanggung pusat tidak perlu lagi dibebankan ke daerah,” pungkasnya.
