Lombok Barat (Inside Lombok) – Ketua DPRD Lombok Barat, Hj. Nurhidayah merupakan salah satu alumni STIE AMM Mataram pada tahun 1994. Ia berharap kampusnya itu dapat menghormati Pemda Lobar atas hak milik aset tersebut.
“Kita tidak menampikkan, AMM ini sebagai pencetak SDM. Saya selaku alumni AMM, hasil didikan di sana,” akunya, saat ditemui di Gerung, Senin (14/06/2021).
Tapi di sini, kata dia, hal itu kemudian berbeda dengan konteks pengelolaan aset yang harus patuh terhadap regulasi yang ada. Sehingga dia menilai, bahwa pihak yayasan seharusnya dari jauh-jauh hari sudah mempertimbangkan hal itu. Demi keberlangsungan yayasannya.
“Yayasan harus mempertimbangkan bahwa ini bukan lahannya dan harus menghormati kepemilikan orang lain” tegas dia.
Terlebih pihak yayasan sudah diberikan hak pinjam pakai atas lahan itu selama puluhan tahun. Karena walaupun dari hasil keputusan PT-TUN Surabaya mengabulkan banding yang diajukan AMM. Itu dipertegas Dayah, bukan berarti mengubah kepemilikan aset itu menjadi hak AMM sepenuhnya.
“Kita juga punya aturan tentang pengelolaan aset daerah, sertifikat juga atas nama Pemda” ketusnya.
Sehingga saat sengketa ini bergulir, kedua pihak seharunya melakukan komunikasi dengan lebih baik. Untuk sama-sama menjalankan solusi yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak.
“Ada itikad yang tidak baik yang saya lihat dari AMM ini. Seharusnya saat sudah diberikan solusi itu tinggal dijalankan. Bukan justru membuat kita di Pemda itu menjadi agak berang dengan sikapnya itu” tukas Dayah.
Terus memanasnya sengketa ini pun membuat dewan mendesak Pemda untuk bisa segera mengamankan semua aset Lobar yang masih bermasalah. Terlebih bila sikap AMM yang seperti ini karena kurang tegasnya Pemda. Ia meminta Pemda harus bisa lebih tegas lagi.
“Pemda harus segera mengamankan semua aset di mana pun dia disengketakan, tidak boleh ada kata mundur” pesan ketua DPRD Lobar ini.
“Kalau AMM sudah menyalahi aturan yang kita berikan, ya silakan segera ambil tindakan yang lebih tegas” tandasnya.
