Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) mencatat dari 2.150 bidang aset yang dimiliki, masih ada sekitar 800 bidang aset yang belum disertifikatkan. Anggaran yang dibutuhkan untuk sertifikasi aset tersebut diproyeksikan cukup banyak.
“Insyaallah 2022 ini kita akan tuntaskan,” ujar kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi saat dikonfirmasi pada akhir pekan kemarin.
Pihaknya pun telah menandatangani MoU dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna mempercepat terealisasinya hal itu. Menurutnya, proses pengukuran lahan itu akan paralel dengan terbitnya sertifikat.
Tahun ini, BPKAD telah mensertifikatkan kurang lebih sekitar 110 aset daerah. Sehingga ia menilai, tidak menutup kemungkinan bila dikebut BPN dapat menuntaskan proses pengukuran dan pensertifikatan untuk 800 bidang yang masih tersisa.
“Kalau bisa kita habiskan yang 800 bidang itu tahun depan,” ujarnya. Sehingga anggaran untuk pensertifikatan yang telah disetujui untuk hal itu, disebutnya hampir lima kali lipat dari saat ini.
“Karena pernah Pak Bupati berstatemen, jika misalnya hingga akhir masa jabatannya tetap menggunakan cara yang sama, tapi tetap tidak selesai. Maka kita akan selaraskan dengan menaikkan anggaran lima kali lipat,” tandas kepala BPKAD Lobar ini. (yud)
