Lombok Timur (Inside Lombok) – Di tengah pandemi Covid-19 biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) justru melambung tinggi. Kementerian Agama mengklaim naiknya biaya haji lantaran adanya biaya tambahan berupa biaya protokol kesehatan (prokes) dan karantina jamaah saat menjalankan ibadah haji.
Pada 2020 lalu biaya haji masih berkisar antara Rp31-38 juta. Pada 2021 BPIH naik menjadi Rp44,3 juta, dan pada 2022 kembali diusulkan kenaikannya oleh Kementerian Agama RI sebanyak Rp700 ribu sehingga menjadi Rp 45 juta.
Belum diketahui faktor usulan kenaikan tarif tersebut secara detail. Sampai saat ini usulan tersebut masih didalami oleh Panitia Kerja DPR RI. Kendati demikian, beberapa waktu lalu pemerintah Arab Saudi justru menyatakan telah menghapus wajib karantina dan melonggarkan prokes bagi para jamaah.
“Biaya haji tahun ini (diusulkan) Rp45 juta, naik dari biaya sebelum pandemi yakni Rp35 juta. Untuk kenaikannya belum ada kejelasan, tapi memang informasinya sudah ribut,” ucap Hj. Baiq Isniarti selaku Kasi Haji dan Umrah Kemenag Lotim, Jumat (11/03).
Adanya informasi yang beredar mengenai biaya haji yang akan dinaikkan di era normal baru ini, pihak Kemenag Lotim mengatakan belum ada kepastian dikarenakan belum adanya kejelasan dari pusat. Akan tetapi ia memastikan bahwa ibadah haji akan terlaksana tanpa adanya karantina oleh pemerintah Arab Saudi.
“Itu kebijakan dari Arab Saudi, tapi kita tidak tau mekanismenya di negara kita seperti apa sebelum pemberangkatan jamaah, ini belum kita dapat kejelasannya,” jelasnya. Pihak Kemenag Lotim berharap adanya penurunan biaya seiring melemahnya pandemi Covid-19 tersebut, hal tersebut untuk mengurangi beban masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah.
“Kami berharap turun sih, kami semua petugas berharap seperti itu untuk biaya haji. Saat ini kita juga sedang menunggu informasi selanjutnya seperti apa,” harapnya. (den)
