Mataram (Inside Lombok) – Perempuan disebut memiliki peran krusial dalam upaya peningkatan ekonomi daerah. Untuk itu, pemerintah dinilai harus bermitra dengan pelaku usaha untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, tidak terkecuali di NTB. Kemitraan ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah atau pusat, begitu juga swasta. Dengan bermitra pemerintah tahu eksistensi dan konsistensi pemberdayaan ekonomi berbasis perempuan.
Ketua umum DPP Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI), Nita Yudi mengatakan pelaku usaha dan pemerintah memang perlu menjalin kemitraan, terutama untuk mewujudkan eksistensi dan konsistensi terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan. “Kami tidak bisa berjalan sendiri oleh karena itu mencari mitra yang strategis baik pemerintah lokal atau pusat, begitu juga swasta. Namun gandeng menggandeng ini harus mempunyai manfaat kedua belah pihak,” ujarnya, Selasa (15/8).
Diakui dengan kemitraan tersebut, manfaat diterima pertama IWAPI diberikan kepercayaan mengambil bagian dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti focal point daripada AWEN (Asean Women Entrepreneur), pada G20 tahun pada 2021 lalu. Kemudian pada 2023 ini dipercaya kembali membuat side event daripada Asia CEO Summit. Kedua, bahwa seluruh pengusaha itu harus mendapatkan NIB (nomor induk berusaha) perorangan dimana berguna bagi para UMKM, baik mikro atau kecil.
“Karena bila ada bantuan-bantuan dari pemerintah akan lebih cepat bila sudah mempunyai NIB terdaftar dan terpercaya dan legal, oleh sebab itu pemerintah berbicara ke saya ayo anggota IWAPI yang pertama mempunyai NIB,” terangnya.
Kemudian dari Kementerian BUMN juga mengarahkan seluruh perusahaan dibawah BUMN tidak boleh membeli barang-barang di Perusahaan besar, dan harus membeli melalui UMKM. Maka dari Kementerian BUMN membuat platform PADI UMKM.
“Bahkan IWAPI dianjurkan masuk ke platform itu, barang yang dibeli baju seragam, ada juga hand sanitizer, masker ketika covid-19, ATK dan lain lainnya. Alhamdulillah teman-teman umkm yang di PADI UMKM mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.
Ada juga pemerintah meluncurkan sertifikat halal untuk UMKM gratis. Namun masih banyak yang meragukan, sementara BPJPH ditargetkan harus mendapatkan 15 juta UMKM bersertifikat halal gratis. “Dalam hal ini Pemerintah harus bermitra dengan siapa? Tentunya dengan yang mempunyai usaha. Seperti yang dikatakan presiden yang lebih ulet, royal, teliti adalah Perempuan, sehingga pemerintah kembali menggandeng IWAPI,” jelasnya.
Sementara itu jumlah pengusaha Perempuan di Indonesia dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 64,52 pengusaha. Jumlah UMKM saja sekarang ini sudah 54 juta, dimana 60 persen UMKM adalah Perempuan. Jadi jumlah pengusaha Perempuan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada saat Covid-19 yang banyak bangkit adalah UMKM dan kebanyakan itu Perempuan.
“Sangat berperan penting pengusaha Perempuan, meskipun belum semua kementerian menggandeng IWAPI sepenuhnya. Itu yang harus kita perjuangkan,” demikian. (dpi)
