Lombok Tengah (Inside Lombok) – Ratusan guru honorer sekolah dasar (SD) di Lombok Tengah (Loteng) yang tergabung dalam Forum Guru Tanpa Penempatan (FGTP) geruduk Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. Mereka meminta kejelasan terkait formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2023 ini.
Ketua FTGP, Zulfan Jihadi mengatakan ratusan guru honorer yang tergabung dalam forum itu ingin menuntut keadilan. Pasalnya jumlah formasi PPPK di Loteng terbilang sedikit, hanya 119 formasi. Padahal Loteng masih kekurangan 810 tenaga guru.
“Kita merasa dizalimi oleh Disdikbud dan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia), karena mereka yang punya kewenangan untuk mengusulkan. Kami minta kepala dinasnya mundur saja jika tidak mampu,” ujar Zulfan dalam orasinya, Rabu (20/9/2033).
Selama aksi, massa menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban dari nasib para guru yang tidak kebagian formasi. Terlebih mereka harus memperebutkan 119 formasi PPPK yang diusulkan ke pusat, sedangkan dibutuhkan 600 formasi untuk mengakomodir para guru honorer yang telah mengabdi begitu lama. “Sampai saat ini belum ada jawaban dari dinas terkait, baik itu Disdikbud maupun BKPSDM terkait penambahan formasi ini,” tegasnya.
Ditegaskan, apabila pemerintah daerah tidak mengindahkan penambahan formasi sesuai arahan pusat maka ratusan guru honorer di Loteng akan sulit diakomodir. “Dari pusat kan jatah PPPK tahun ini 80 persen dan umum 20 persen. Kalau formasi ini tidak ditambah, pupus sudah harapan kami,” keluhannya.
Pihaknya menjelaskan ada 752 guru honorer di Loteng yang sudah lulus observasi pada 2022. Mereka juga terdaftar dapodik dan database. “Seandainya pemerintah membuka formasi 500 saja maka kami bisa tercover (PPPK),” lanjut Zulfan.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Loteng, Didik Purwasetyaadi mengatakan pihaknya hanya bertugas mengusulkan kebutuhan guru. “Kami sudah usulkan ke BKPSDM sekitar 600-an guru, tapi mereka menyatakan kekurangan guru hanya 119 setelah dilakukan verifikasi. Jumlah itu kemudian yang diusulkan ke Kemenpan RB tahun ini,” katanya.
Didik menjelaskan 119 formasi yang diajukan itu pun disetujui pusat dan menimbulkan gejolak. Untuk itu pihaknya bersama DPRD, BKPSDM, dan Sekda Loteng membahas data tersebut. “Setelah kami bahas, ketemu angka 810 kekurangan guru di Loteng. Sehingga dengan formasi 119 itu tentunya yang 752 ini tidak bisa tercover,” tandasnya. (fhr)
