Mataram (Inside Lombok) – Masa kampanye peserta pemilu 2024 ini resmi berakhir 10 Februari kemarin. Selama masa tenang kampanye, partisipasi aktif masyarakat diharapkan untuk pengawasan kecurangan dan pelanggaran peserta pemilu. Untuk itu, Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi menyatakan akan memberi hadiah Rp1 juta per orang jika ada yang melaporkan praktek kecurangan seperti money politic atau politik uang.
Dijelaskan Didi, pemberian hadiah ini sebagai bentuk apresiasi atas masyarakat yang aktif membantu pengawasan jika ditemukan adanya pelanggaran. “Mengajak partisipasi masyarakat mengawasi, karena kita semua adalah pengawas, dan saya siap memberi reward kepada siapa saja yang melapor manakala terjadi kecurangan, khususnya money politic. Kita akan memberikan hadiah Rp1 juta setiap laporan,” katanya, Sabtu (10/2), usai kunjungan kerja ke Kantor Bawaslu Kota Mataram.
Pelanggaran yang paling dikhawatirkan dan masih terjadi pada setiap pemilu yaitu politik uang. Sehingga dengan begitu, masyarakat yang berani melaporkan dan memberikan bukti-bukti DPRD Kota Mataram akan memberikan hadiah. “Kalau yang lain (pelanggaran red) sudah lewat lah ya. Serang-serang ini yang mengkhawatirkan. Ini ketua DPRD yang akan memberikan,” tegasnya.
Pemberian hadiah ini juga berlaku bagi pengawas yang ada di masing -masing TPS. Pengawasan pelanggaran jelang pemungutan suara ini disebut tidak terlalu sulit karena hal tersebut bagian dari tugas dan fungsinya. “Ini kan tidak terlalu sulit dan kita juga akan berikan hadiah Rp1 juta setiap satu kali laporan bagi anggota pengawas TPS,” katanya.
Pelanggaran yang harus dilaporkan misalnya jenis pelanggaran, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan dan kapan melakukannya. Selain itu kata H. Didi, pelapor tidak akan dirahasiakan identitasnya sehingga semua bisa jelas. “Harus jelas kan siapa yang melaporkan ini,” katanya.
Pemberian hadiah ini juga lanjutnya untuk memaksimalkan pengawasan. Karena pada masa tenang ini, Ketua DPRD Kota Mataram sudah diingatkan KPK RI untuk ikut mencegah terjadinya pelanggaran khususnya kerawanan terjadi serangan fajar.
“Pimpinan KPK menyampaikan kepada saya tolong pak bantu kita untuk mengawal pemilu yang bersih dan berintegritas. Memastikan bahwa tidak ada hal-hal penyalahgunaan disitu. Tidak ada money politik, tidak ada serangan fajar. Sehingga saya diberikan topi “HAJAR (serangan fajar)” ini sebagai bentuk simbolik KPK,” tutupnya. (azm)
