Mataram (Inside Lombok) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB menyebutkan potensi sampah di Gunung Rinjani mencapai sekitar 100 ton. Namun saat ini yang sudah terdata baru 11 persen atau 11 ton, baik dari pendakian maupun non pendakian.
Kepala Bidang Persampahan pada DLHK NTB, Firmansyah mengatakan dari 11 ton yang sudah terdata didominasi oleh sampah wisata pendakian yaitu 10 ton dan 1 ton dari non pendakian. Di mana, dalam setahun jumlah pengunjung yaitu sebanyak 200 ribu orang.
“Kita asumsikan setiap orang membawa setengah kilo setiap hari berarti ada potensi sampah diatas 100 ton per tahunnya,” katanya, Selasa (5/3) siang. Pengelolaan sampah ini lanjut Firmansyah, tidak saja yang bersumber dari wisata khusus pendakian melainkan juga non pendakian. “Orang pikir bicara kelola sampah Rinjani hanya yang dari gunungnya, padahal bukan. Ada 6 wisata pendakian dan 21 side non pendakian,” katanya.
Ia mengatakan, untuk pengelolaan sampah di kawasan Sembalun masih sangat minim. Kondisi ini terkendala oleh sarana dan prasarana yang masih minim misalnya hanya ada satu TPS3R atau reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali dan recycle atau daur ulang.
“Jumlah sarpras contohnya sembalun yang cukup luas hanya baru ada satu TPS3R. Makanya kita dorong harus ada kelembagaan. Basis kelolanya nanti adalah basis kawasan,” ujarnya.
Menurut Firmansyah, pengelolaan sampah di masing-masing desa di Sembalun tidak akan selesai jika secara terpisah. Sehingga harus dilakukan secara kolaboratif, berbasis kawasan, diselesaikan dari sumbernya dan atau berbasis ekonomi. “Gak boleh nanti misalnya ada enam desa di Sembalun setiap desa mengelola sendiri itu tidak bisa karena lasti itu gak ada yang selesai,” katanya.
Tahun 2023, sebanyak 11 ton lebih sampah sudah bisa dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Minimnya sampah yang sudah dikelola dari potensi yang ada ini karena sampah wisata non pendakian diakui belum terdata dengan baik. “Yang sudah dikelola oleh teman-teman yang ada di Taman Nasional itu yang terdata. Karena yang diluar side taman nasional terutama jalur non pendakian memang belum terdata dengan baik,” katanya.
Sementara terkait dengan pembatasan kuota pendakian, Firman mengatakan ditetapkan dengan daya tampung. Penetapan kuota pendakian ini disebut bukan karena persoalan sampah. “Kalau pendakian itu saya pikir ada kuota. Kuota itu ditetapkan kan biasanya ada daya dukung daya tampung bukan hanya tentang antisipasi terhadap pengelolaan sampah,” katanya. (azm)
