Mataram (Inside Lombok) – Masih adanya gabah yang dikirim ke luar NTB menjadi kekhawatiran, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemprov NTB pun meminta agar OPD terkait memasifkan pengawasan di Pelabuhan Lembar guna mencegah gabah-gabah dari NTB keluar daerah, sehingga stok dalam daerah bisa lebih terjaga.
Pasalnya pengiriman gabah ke luar daerah ini mengakibatkan harga beras naik lantaran ketersedian di dalam daerah justru menipis. Padahal, jika mengikuti Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur hal itu, maka penting untuk memastikan stok dalam daerah terlebih dahulu. “Kalau sudah terpenuhi, silakan, kita serahkan kepada mekanisme pasar,” kata Asisten II Setda NTB, Fathul Gani, Rabu (27/3).
Sebagaimana diketahui, NTB memiliki perangkat hukum untuk mengatur distribusi gabah ke luar daerah. Payung hukum dimaksud adalah telah diterbitkannya Pergub Nomor 38/2023 tentang pengendalian dan pengawasan distribusi gabah yang ditetapkan pada 16 Mei 2023.
Dalam Pergub ini, lalu lintas gabah ke luar daerah hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki legalitas usaha (pelaku distribusi). “Gabah boleh dibawa keluar apabila, sudah terpenuhi cadangan pangan di dalam daerah dan sudah direkomendasikan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan adanya bencana alam,” terangnya.
Selanjutnya, jika harga gabah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di dalam daerah, ganggua rderfcvv vv3fx n pasokan (gagal panen), untuk penelitian, pembibitan atau keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit/hama tanaman padi. “Dalam hal pengawasan beras ke luar daerah ini, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, dan Pol PP untuk menempatkan petugas di pelabuhan. Kita instruksikan OPD yang terkait untuk itu,” katanya.
Di sisi lain, kondisi panen di Kabupaten Lombok Timur dengan harga gabah anjlok hingga Rp3 ribu per kilogram (kg). “Kita meminta kepada Perum Bulog untuk melakukan pembelian gabah dan beras petani. Jangan sampai anjlok,” imbuhnya. (dpi)
