Bagaimana NTB Menyambut Tantangan Konsep Baru Wisata Ramah Muslim di Dunia

140
Sirajuddin, SST.Par, S.Pd, MT.Par (Inside Lombok/ist)

Lombok Tengah (Inside Lombok) – Akhir-akhir ini banyak orang berpikiran antagonis terhadap istilah muslim friendly tourism atau wisata ramah Muslim dalam industri pariwisata. Ada pula yang menilai mendiskreditkan mayoritas Muslim bahwa kita tidak ramah sebagai negara tujuan wisata di dunia.

Dalam kajian UNWTO, suatu negara harus memiliki keunikan tersendiri dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan baik ekonomi, budaya dan lingkungan pada tahun 2017 di Yogyakarta pada konferensi internasional dibahas secara detail terkait arti sebenarnya “Sustainable Tourism for Sustainable Future”, di antaranya memandang suatu negara dikembangkan pariwisatanya berdasarkan mayoritas, potensi, karakter suatu masyarakatnya.

Apa Sebenarnya Diharapkan dari Moslem Friendly Tourism

Dosen Program Studi Pengaturan Perjalanan Poltekpar Lombok, Sirajuddin, SST.Par, S.Pd, MT.Par menerangkan forum G20 di Bali telah memberikan insight yang kuat bagi dunia dan Indonesia Khususnya bahwa kita sebagai negara besar, kaya apa saja harus cerdas mengemas dan desain paket wisata pelayanan hotel, produk hotel, dan lain-lain yang menunjukkan upaya untuk membuat pengalaman pariwisata yang dilakukan menjadi kegiatan menyenangkan bagi wisatawan muslim di seluruh dunia baik orangnya, tamunya, produknya, pelayanannya, dan seluruh aspek memberikan ketidakraguan bagi wisatawan yang masuk dan datang di suatu negara. Maka seyogyanya Indonesia mengimplementasi hasil G20 sebagai bagian dari komitmen bersama di dunia melalui rumah UNWTO sehingga penjaga gawang yang hebat untuk meramu, menjaga, mengembangkan dan mensosialisasikan indikator -indikator apa saja yang dimasukan dalam Moslem Friendly Tourism di beberapa negara di ASEAN, Asia Pasifik, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.

Mengapa Harus Moslem Friendly?

Dilanjutkan Sirajuddin, Halal Tourism bukanlah konsep wisata yang eksklusif, melainkan konsep yang telah menjadi tren di sejumlah negara – termasuk negara sekuler– seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang. Penggunaan istilahnya saja yang berbeda. Banyak yang menyebutnya sebagai halal travel, ada juga yang mengatakan halal tourism atau halal friendly tourism.

Istilah muslim friendly tourism turut membesarkan popularitas istilah halal travel, konsepnya tentu berbeda. Melansir Crescent Rating yang termuat dalam pegi-pegi.com bahwa “istilah muslim friendly tourism dalam industri pariwisata menunjukkan upaya untuk membuat pengalaman pariwisata yang dilakukan menjadi kegiatan menyenangkan bagi wisatawan muslim”.

Dengan kata lain, destinasi wisata yang tergolong muslim friendly atau ramah muslim tidak hanya menawarkan aspek kehalalan –seperti makanan dan minuman halal, hotel dengan fasilitas kolam renang yang terpisah berdasarkan jenis kelamin– melainkan juga menjadi tempat yang nyaman bagi umat Islam untuk beribadah di sela-sela aktivitas traveling (pegi-pegi.com).

Jadi Apa Selanjutnya untuk Indonesia?

Indonesia negara yang memiliki destinasi muslim friendly adalah negara yang siap menyambut wisatawan muslim dari berbagai negara dengan menyediakan pelayanan dan lingkungan serta fasilitas yang disukai oleh wisatawan muslim, seperti pilihan makanan atau minuman halal, privasi dalam akomodasi, serta masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang bersikap ramah dengan hak-hak wisatawan muslim walaupun fasilitas, lingkungan, akomodasi, makanan dan minuman dll ramah muslim.

Bagaimana Poltekpar Lombok dan NTB Menyikapi Istilah Moslem Friendly Tourism yang Telah Disepakati di G20 di Bali 2022?

NTB, Aceh, Jabar, Jatim, DKI Jakarta, Riau adalah barometer branding Moslem Friendly Tourism. Maka seharusnya Poltekpar Lombok sebagai kampus branding Halal Tourism harus membuktikan dengan berbagai langkah konkret dalam bentuk SDM, produk, fasilitas, pelayanan, dan lain-lain dapat menjadi inspirator, inovator dalam berbagai aktivitas wisata Muslim Friendly di Indonesia. Poltekpar Lombok harus bisa membuktikan visi, misi, tujuan, sasaran, slogan, dan lain lain adalah “World Class Tourism dalam Halal Tourism”.

NTB telah memiliki kajian dan lembaga Halal Tourism yang dikomandani MUI NTB maka seharusnya sudah merancang cetak biru “Halal Tourism” berkolaborasi dengan Poltekpar Lombok yang memiliki slogan dan tujuan Halal Tourism.

Kesimpulan Kira-Kira Apa?

Menurut Sirajuddin, ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik. Antara lain identifikasi ulang SDM, produk, layanan, paket model travel pattern Muslim di NTB dengan cara mensinergikan daerah lainnya yang memiliki roh dan Moslem Friendly Tourism seperti Aceh, Riau, Jabar, DKI Jakarta dan Jatim. Kemudian Bali sebagai induk pariwisata Indonesia mengamankan hasil G20 sebagai pijakan dalam MFT (Moslem Friendly Tourism) dengan menyarankan UNWTO untuk menyiapkan guideline MFT.

Selain itu, posisi Indonesia sebagai MFT bagi wisman baik muslim dan non muslim bisa terus dimantapkan. Salah satunya dengan menyiapkan model lintas sektoral pentahelix dalam mengimplementasikan kegiatan wisata MFT di berbagai daerah.

Adanya standar monev, standar kualitas, standar pelayanan bagi semua pelaku MFT juga diperlukan. Termasuk adanya asosiasi pelaku wisata muslim di tingkat ASEAN, dunia dan Indonesia, atau bahkan sampai daerah dengan tujuan semakin memperkuat posisi masing-masing negara. (r)