BPS: Sensus Penduduk Lewat Sistem Daring di Mataram Capai 10,67 Persen

Mataram (Inside Lombok) – Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencatat realisasi sensus penduduk dalam jaringan (daring) atau “online” di Kota Mataram mencapai 10,67 persen dari target 40 persen pada 31 Maret 2020.

“Dari hasil evaluasi sampai Rabu (4/3), masyarakat Kota Mataram yang sudah melaksanakan sensus penduduk ‘online’ (SPO) tahun 2020 mencapai 10,67 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, Isa, SE, MM di Mataram, Kamis.

Ia mengakui, realisasi masyarakat yang sudah melakukan SPO masih relatif rendah dari target yang ditetapkan, karena beberapa kendala di lapangan.

Kendala itu di antaranya, banyak masyarakat kesulitan mengakses lewat internet dalam waktu yang bersamaan, sinyal telekomunikasi lemah sehingga perlu waktu lama untuk masuk ke link SPO.

Selain itu, banyak masyarakat terutama di pedalaman tidak punya ponsel android, kalaupun ada tidak semua masyarakat punya paket internet.

“Kami sudah berupaya agar bisa mencapai 40 persen bahkan lebih dari yang diharapkan Sekda Kota Mataram saat pencanangan SPO di Mataram pada 17 Februari 2020,” ujarnya.

Menurutnya, pencapaian target itu penting, sehingga Mataram betul-betul menggambarkan kondisi Nusa Tenggara Barat, tidak ketinggalan di bidang Iptek.

Untuk itu, beberapa upaya yang dilakukan agar target yang ditetapkan bisa tercapai adalah dengan memberikan pelayanan SPO gratis di kantornya di Jalan Sudirman Rembiga, selama jam kerja.

“Jadi masyarakat yang ingin melakukan SPO dan tidak memiliki fasilitas, tinggal datang saja ke kantor kami dengan membawa kartu tanda penduduk, foto copy kartu keluarga dan nomor buku nikah,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan kebebasan bagi masyarakat yang terkendala jaringan internet, bisa memanfaatkan jaringan wifi yang ada di kantornya.

Pelayanan SPO gratis juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram. “Tapi kendala di sana juga SDM, sebab SDM kami terbatas sehingga SDM yang kita gunakan adalah SDM Dukcapil,” katanya.

Di sisi lain, BPS juga mulai menyasar pemberian pelayanan SPO gratis melalui kelurahan-kelurahan yang memiliki jaringan internet dan menyarankan pihak kelurahan agar melaksankan kegiatan pengisian SPO 2020 bersama.

“Hari ini kami melakukan kegiatan di Kelurahan Kekalik Jaya, aparat kelurahan bersama kepala lingkungan, para ketua RT, kader dan lainnya berkumpul melakukan SPO besama,” katanya.

Harapannya, aparat kelurahan, lingkungan, ketua RT dan kader bisa melakukan hal serupa di lingkungan masing-masing, sehingga target SPO yang telah ditetapkan bisa tercapai sampai 31 Maret 2020.

“Saat ini, kami juga sedang menginventarisasi kelurahan-kelurahan yang memiliki jaringan internet, untuk kegiatan serupa,” ujarnya. (Ant)