Di NTB, Hanya Kota Mataram yang Bertahan Level 1 Covid-19

49
Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa. (Inside Lombok/dok)

Mataram (Inside Lombok) – Berdasarkan evaluasi dari pemerintah pusat, Kota Mataram mampu mempertahankan PPKM level 1 keempat kalinya. Hal ini sekaligus menjadikan Kota Mataram satu-satunya wilayah dengan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level satu di NTB, sementara kabupaten/kota lainnya berada pada level 2.

Juru bicara satgas Covid-19 Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, Selasa (10/5) di Mataram mengatakan, masih bertahannya Kota Mataram pada PPKM level 1 karena dinilai mampu menangani penyebaran virus corona. Indikator untuk bisa mempertahankan level 1 yaitu penerapan protokol kesehatan dan pemberian vaksin.

“Dengan keluarnya Inmendagri Nomor 25 itu Kota Mataram sampai tanggal 23 Mei ini kan masuk di level 1. Ini patut disyukuri karena sembilan kabupaten/kota lain di NTB level 2,” katanya.

Saat ini pandemi Covid-19 masih belum berakhir sehingga penerapan protokol kesehatan masih tetap diterapkan dengan maksimal. Selain itu, pasca mudik lebaran ini satgas Covid-19 Kota Mataram belum menemukan adanya tambahan kasus baru.

“Sementara ini tidak ada lonjakan kasus dan landau. Mari kita syukuri dan mudah-mudahan konsistensi pelandaian ini bisa kita capai sampai tanggal 23 Mei,” harapnya.

Untuk tambahan kasus harian Nyoman menyebutkan sudah sangat landai. Berdasarkan data pada tanggal 8 Mei lalu tambahan kasus Covid-19 sebanyak satu orang dan tanggal 9 tidak ada tambahan kasus. “Sangat rendah. Penambahannya itu satu kadang dua,” ungkapnya.

Sementara untuk lingkungan di Kota Mataram, saat ini 325 lingkungan yang ada berada pada zona hijau atau nol kasus. “Semuanya zona hijau sekarang ini,” ujar Nyoman.

Diterangkannya, tidak ada perubahan yang akan terjadi meski Kota Mataram kedepannya tetap berada pada level 1 Covid-19. Kecuali pandemi Covid-19 sudah dicabut menjadi endemi. Meskipun demikian, aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali. Kapasitas dalam setiap pertemuan bisa dilakukan 100 persen.

“Tapi tetap penerapan protokol kesehatan sebagai antisipasi penularan,” pungkasnya. (azm)