Lombok Timur (Inside Lombok) – Ratusan guru honorer di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendatangi pemerintah daerah (pemda) setempat untuk menyampaikan beberapa aspirasi dan keluh kesahnya. Salah satunya yakni meminta adanya afirmasi bagi guru honorer yang telah lama mengabdi dan adanya guru honorer baru yang langsung memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati.
Hearing yang diwakili puluhan massa aksi guru honorer di Rupatama Bupati Lotim menyampaikan beberapa tuntutan kepada Penjabat Sekda Lotim, Kepala BKPSDM, Ketua PGRI, dan Kepala Dikbud, dan beberapa pihak terkait lainnya.
Dalam hearing tersebut massa aksi menyampaikan bahwa kebutuhan tenaga guru di Lotim sebanyak 1.625 orang dan mempertanyakan berapa jumlah guru yang sudah masuk dalam data base. Dari 1.625 itu apakah sudah dipilah masa pengabdiannya, sebab sebagian besar guru honorer sudah mengabdi puluhan tahun dan bahkan ada yang hampir pensiun. “Lalu jika masukkan yang baru mengabdi 3 tahun, 5 tahun. Lalu mau diapakan kami yang sudah mengabdi puluhan tahun ini,” ucap perwakilan guru honorer saat hearing, Senin (1/4).
Para massa guru honorer mempertanyakan apakah yang sudah memiliki masa pengabdian lama mendapatkan afirmasi atau tidak. Mereka tidak ingin diadu terus dengan para sarjana muda atau guru honorer yang baru beberapa tahun mengabdi, sebab tentunya akan kalah dengan mereka yang sering baca buku dibandingkan ia yang sibuk mencari nafkah keluarga dan menimang anak.
Bahkan massa juga menyinggung bahwa banyak sekali SK untuk guru honorer baru di Lombok Timur yang tentunya menjadi pesaing bagi yang lama mengabdi. Bahkan diungkapkannya, calon guru honorer yang masih ada di luar negeri mencari nafkah malah sudah ada SK Bupati yang menanti di rumah untuk mengajar.
Smentara itu, Kepala Dikbud Lotim, Izzuddin mengatakan jika ada calon guru honorer yang membawa SK ke sekolah untuk mengajar tanpa sepengetahuannya, maka diminta Kepala Sekolah untuk merobek SK-nya. “Nanti kalau ada yang nyelonong-nyelonong, robek SK-nya. Bahkan saya minta kepada Kepala Sekolah jika ada SK yang lolos maka kembalikan kepada saya,” katanya.
Kepala BKPSDM Lotim, Mugni menjelaskan bahwa sebanyak 1.625 orang yang masuk dalam data base tahun 2022, sementara formasi PPPK pada tahun 2024 untuk tenaga guru hanya 500 orang. Sementara untuk afirmasi pihaknya pada tahun 2024 ini belum mendapatkan regulasinya dari pusat. “Untuk afirmasi sampai saat ini kita belum mendapatkan regulasinya, tetapi itu harus kita perjuangkan,” terangnya.
Penjabat Sekda Lotim, Hasni juga menerangkan bahwa sesuai dengan jumlah anggaran yang ada saat ini, jumlah pengangkatan PPPK di Lotim sekitar 1.500 formasi dan 100 formasi untuk CPNS tahun 2024. “Tahun 2024 formasi yang kita terima dan pemda sudah buat surat pernyataan tanggung jawab sebanyak 1.600 PPPK dan CPNS,” ungkapnya.
Pembagian formasi itu sendiri yakni guru sebanyak 500 orang, kesehatan 500 orang dan tenaga teknis lainnya sebanyak 500 orang untuk PPPK. Sedangkan formasi CPNS diperuntukkan bagi tenaga teknis selain guru. “Tentunya formasi itu sesuai dengan kemampuan daerah,” pungkasnya. (den)
