Hasil Tes Urine DPRD NTB Bersih dari Narkoba

Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Baiq Isvie Rupaedah. (Inside Lombok/ANTARA/Nur Imansyah). 

Lombok Barat (Inside Lombok) – Hasil tes urine anggota DPRD Nusa Tenggara Barat yang menjalani pemeriksaan secara mendadak oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB pada Jumat (6/9), dinyatakan bersih dari pengaruh narkoba.

“Alhamdulillah berdasarkan informasi Kepala BNN NTB, seluruh anggota DPRD NTB yang sudah menjalani pemeriksaan sampel urine negatif semua. Jadi tidak ada anggota yang menyalahgunakan narkoba,” kata Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaedah kepada wartawan di Lombok Barat, Jumat.

Isvie mengakui, dari total 65 anggota DPRD NTB, hanya enam orang yang tak sempat mengikuti tes urine lantaran tak masuk kantor saat kegiatan digelar. Namun, Isvie menjanjikan bagi enam anggota dewan yang belum di ambil sampel urinenya akan dijadwalkan pemeriksaan ulang.

“InsyaAllah bagi yang belum akan dijadwalkan Senin pekan ini. Hari ini juga saya akan komunikasikan kepada Sekretaris Dewan,” ucapnya.

Menurut Isvie, agenda tes urine seperti itu merupakan terobosan yang bagus lantaran ini merupakan pertama kalinya di DPRD NTB dilaksanakan kegiatan tersebut.

“Ini bisa menjadi contoh bagi DPRD yang lain, termasuk bagi DPRD kabupaten kota di NTB yang belum melakukan tes narkoba,” katanya.

Isvie mengatakan, jika BNN melaksanakan kegiatan tes urine secara rutin, hal itu tak menjadi masalah. Yang penting tujuannya agar menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Sebelumnya, Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Polisi Gde Sugianyar Dwiputra mengatakan, agenda tes urine untuk DPRD NTB dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Hal ini sejalan juga dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2018 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam regulasi tersebut diamanatkan agar semua instansi pemerintah, dari pusat sampai daerah harus ikut melaksanakan P4GN.

“Jadi kegiatan ini wajib dan harus dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan instansi pemerintah baik di pusat dan daerah. Mulai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, seperti sosialisasi tatap muka kemudian kegiatan berkaitan dengan tes urine dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba,” ujarnya.

Selain DPRD NTB, Gde Sugianyar juga menargetkan agar seluruh anggota DPRD kabupaten/kota di NTB bisa menjalani tes urine untuk memastikan lembaga legislatif juga terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Bagi yang belum akan menyusul pemeriksaannya,” katanya. (Ant)