HWDI: Aksesibilitas Jalan di Kota Mataram Belum Ramah Disabilitas

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sri Sukarni (gunakan kursi roda) saat mencoba jalan miring di Kantor Wali Kota Mataram. (Inside Lombok/Antara/Nirkomala)

Mataram (Inside Lombok) – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan aksesibilitas infrastruktur jalan di Kota Mataram belum ramah disabilitas, sehingga menyulitkan para penyandang disabilitas untuk dapat beraktivitas seperti masyarakat lainnya.

“Dari hasil uji aksesibilitas infrastruktur jalan di Mataram yang kami lakukan bulan Juni lalu, kami menilai sejauh ini akses jalan di Mataram belum ramah disabilitas,” kata Ketua HWDI Provinsi NTB Sri Sukarni di Mataram, Rabu (10/04/2019).

Hal itu dapat terlihat dari masih minimnya aksesibilitas infrastruktur jalan pada sejumlah fasilitas pemerintah dan fasilitas umum lainnya. Kalaupun ada, kondisinya tidak disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Aksesibilitas jalan miring untuk pengguna kursi roda misalnya, katanya dia, saat ini hanya ada dibeberapa titik, salah satunya di trotoar Cakranegara, namun kondisinya terlalu tinggi sehingga mempersulit para disabilitas, begitu juga pada tempat-tempat lainnya.

“Termasuk, jalan miring di kantor wali kota ini masih terlalu tinggi untuk kami,” katanya sambil mencoba turun dengan menggunakan kursi rodanya dari jalan miring dengan penuh rasa khawatir.

Selain itu, jalan untuk penyandang tunanetra di sekeliling Islamic Center juga perlu disosialisasikan, agar masyarakat bisa tahu fungsi jalan dengan keramik khusus warna kuning tersebut.

“Tujuannya, agar masyarakat tidak menyalahgunakan jalan tersebut misalnya untuk lapak PKL, penempatan kursi dan untuk menempatan bola-bola sebagai aksesori kota dan lainnya,” kata dia.

Namun demikian, lanjut Sri Sukarni yang ditemui seusai bertemu dan menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kota Mataram melalui Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, belum adanya aksesibilitas infrastruktur jalan ramah disabilitas bukan karena salah pemerintah semata.

Pasalnya, selama ini mungkin dari kalangan disabilitas dan secara pribadi kurang mensosialisasikan dan melakukan pendekatan dengan pemerintah masih belum maksimal.

“Mungkin hanya ada miskomunikasi saja. Buktinya, setelah kita coba berkomunikasi sekarang bisa ikut serta dalam musrembang provinsi,” katanya.

Oleh karena itu, melalui HWDI, pihaknya bisa lebih aktif untuk berinteraksi dengan pemerintah kota, sehingga pemerintah kota dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan kalangan disabilitas.

“Dalam hal ini, pemerintah bukannya tidak memperhatikan kami tetapi pemerintah belum paham apa yang menjadi kebutuhan kalangan disabilitas,” ujarnya.

Hal itu, dapat dibuktikan setelah dirinya melakukan pertemuan dengan pemerintah kota. Dimana dirinya beserta pengurus HWDI NTB diterima dengan sangat baik serta memberikan respon positif terhadap berbagai masukan yang diberikan.

“Karena itu, kami juga disarankan untuk melakukan penguatan kelembagaan dengan membentuk HWDI Kota Mataram untuk memudahkan pembinaan,” katanya.

Sri menambahkan, berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi NTB jumlah penyandang disabilitas se-NTB tercatat sebanyak 27 ribu orang, sedangkan di Kota Mataram 932 orang. (Ant)