Pemda dan APH Diminta Transparan Soal Kasus Longsor di Senggigi

Kondisi besi pembatas di spot Senggigi dream point yang masih setengah menggantung, beberapa waktu lalu. (Inside Lombok/Yudina Nujumul Qur'ani).

Lombok Barat (Inside Lombok) – DPRD Lobar minta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terbuka soal penanganan paket proyek Senggigi yang alami longsor. Selain Pemda, APH juga diminta transparan dalam penyelidikan kasus ini.

“Pemda Lobar tentu saja harus membuka diri kalau memang ternyata adanya indikasi kesalahan yang ada dalam proyek itu” tegas Wakil Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha, belum lama ini.

Ia mendesak supaya peristiwa longsor di kawasan pariwisata yang menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar di Lobar itu harus menjadi atensi serius pemerintah dan pihak terkait lainnya. Dirinya menyayangkan, penataan kawasan yang juga menggunakan pinjaman daerah itu justru seperti saat sekarang ini.

“Kami dari anggota PKS di Lombok Barat dari awal sudah sangat getol memastikan rincian perencanaan proyek itu, jauh sebelum mulai dikerjakan. Apalagi pembiayaannya menggunakan pinjaman daerah” ungkap Adha.

Ia pun mendorong perbaikan kawasan itu supaya bisa disegerakan, sebelum dampaknya terhadap pariwisata Senggigi yang sedang merangkak bangkit kembali itu kian parah dan menyebabkan wisatawan justru takut untuk berkunjung.

Wakil ketua III DPRD Lobar, Ahmad Suparman, pun mengutarakan hal senada. Dirinya meminta APH dalam hal ini harus terbuka soal penyelidikan mengenai longsornya kawasan pariwisata yang tidak hanya terjadi di satu titik itu. Ia berharap apabila ada indikasi atau dugaan penyebab longsor itu ditemukan dalam penyelidikan, itu bisa segera terkuak.

Apalagi setelah pihak DPRD turun melakukan peninjauan, terutama penataan yang ada di kawasan Pasific, itu pembangunan rest areanya dinilai satu meter terlalu menjorok ke arah laut. Dan ironisnya, tidak ada tiang penyangga yang dibangun untuk menyokong bangunan penataan itu.

“Kalau dia memang ditemukan salah ya salahin, kalau ndak ya ndak” harapnya, Jum’at (26/02/2021).

Hal itu pun diakuinya sudah disampaikan ke APH yang menangani persoalan tersebut. Sehingga bagaimana tindak lanjutnya, pihaknya akan tetap melakukan pengawalan.

“Kita juga tetap berkoordinasi dengan APH terutama Polres” tandasnya.