Proses Seleksi Pengisian Tiga Jabatan Kosong di Lobar Sudah Masuk Tahap Akhir

Lombok Barat (Inside Lombok) – Proses untuk pengisian tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di jajaran Pemerintah Daerah Lombok Barat yang masih lowong, tahap seleksi saat ini sudah masuk tahap terakhir. Yakni presentasi makalah dan wawancara.

Namun, diakui Pelaksana Tugas BKDPSDM Lobar, Suparlan, bahwa yang lebih besar pengaruhnya terhadap kelolosan adalah penilaian 360. Karena sangat erat kaitannya dengan rekam jejak peserta yang bersangkutan.

“Dalam 360 itu sudah diturunkan tim untuk mengecek masing-masing peserta, bagaimana dia di keluarganya, ditanya bawahannya, atasan langsungnya juga” papar Suparlan, saat ditemui di kantor Bupati Lobar, Senin (07/12/2020).

Sehingga bagaimana sikap dan juga cara memimpin dari peserta yang bersangkutan akan terekam oleh pihak pengawas dan dijadikan pertimbangan dalam penilaian.

Proses wawancara yang berlangsung hari ini merupakan tahap terakhir dalam seleksi untuk mutasi pengisian tiga JPTP  yang saat ini masih kosong. Kemudian untuk bisa segera diusulkan ke KASN. Di mana pesertanya berjumlah 13 orang.

“Staf ahli itu pesertanya sembilan orang, BKDPSDM dan Dinas PMD itu lima orang, tapi ini kan satu orang dimungkinkan juga untuk memilih dua, jadi jumlahnya 13 orang semuanya” bebernya.

Dalam proses ini dikatakan Suparlan, akan dilihat kemampuannya dari presentasi topik makalah yang dibawakan dengan jawaban yang diberikan atas pertanyaan yang diajukan oleh tim pengawas dari Panselnas. Sehingga akan disesuaikan dengan bidang yang akan dituju.

“Di sini dilihat kemampuannya, layak ndak di posisi ini” katanya.

Terkait dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), diakui Suparlan, bahwa penilaian itu tidak untuk saat ini. Akan tetapi nanti memerlukan penilaian khusus dari inspektorat.

“Tidak dipertimbangkan untuk di sini, LHKPN itu tidak hanya untuk peserta tapi juga pejabat lainnya yang sudah diangkat” ujar Suparlan.

Kendati LHKPN  dalam proses seleksi saat ini tidak dijadikan pertimbangan. Tetapi LHKPN itu ditegaskan Suparlan, harus tetap dilaporkan melalui inspektorat.

“Ndak boleh juga kita istilahnya terlalu dalem, karena ada prosedurnya kalau untuk LHKPN itu” tutupnya.

Diakui Suparlan, peserta yang ikut seleksi rata-rata sudah membuat LHKPN nya.

Dari lokasi yang sama, Heri Ramadhan, salah satu peserta calon kepala OPD, saat dimintai keterangan usai mengikuti sesi tes wawancara mengaku bahwa ini kali pertama dirinya mengikuti seleksi. Namun langsung mendaftar untuk dua jabatan.

“Saya mendaftar di dua, yakni BKDPSDM dan Dinas PMD. Jadi tim penguji ini luar biasa benar-benar mengeksplore kami yang ikut seleksi” tuturnya.

Dia mengakui bahwa dari proses seleksi tersebut, memang diharapkan bahwa siapapun yang nantinya akan diberikan amanah untuk mengemban tugas sebagai kepala OPD benar-benar merupakan manager yang unggul.