Mataram (Inside Lombok) – Penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi polemik di tengah masyarakat. Pasalnya sebagian masyarakat kesulitan dengan pemakaian aplikasi tersebut, terlebih tidak semua masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi itu memiliki gadget atau smartphone.
Sedangkan mereka untuk mendapatkan BBM subsidi harus mendaftar kendaraannya terlebih dulu di aplikasi MyPertamina. Bagi mereka yang punya aplikasi dapat menggunakan. Namun bagi yang tidak mempunyai aplikasi tidak dapat menggunakan karena adanya keterbatasan. Sementara masyarakat ini berhak membeli BBM bersubsidi, maka harus ada mekanisme lain pembelian tanpa smartphone atau gadget ini
“Karena itulah tidak selamanya akses BBM bersubsidi itu didapatkan melalui aplikasi, sehingga butuh mekanisme atau opsi lainnya agar program ini tak memberatkan masyarakat,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Abdul Rauf, Selasa (9/8).
Menurutnya, jika penggunaan MyPertamina dalam pembelian BBM subsidi diterapkan di masyarakat secara keseluruhan. Tentu hal ini akan menyulitkan masyarakat itu sendiri. Untuk di NTB khususnya, pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina belum begitu tepat. Mengingat tidak semua masyarakat menggunakan gadget atau smartphone, bahkan tidak semua memahami digitalisasi
“Kalau sifatnya uji coba untuk masyarakat perkotaan bisa saja dilakukan, karena masyarakat yang memiliki smartphone dan kemampuan mengoperasikan aplikasi relatif tinggi di perkotaan,” terangnya.
Sementara ini untuk MyPertamina dari Pertamina masih dalam tahap uji coba saja dan belum diterapkan penggunaannya. Beberapa diantaranya masyarakat sudah berbondong-bondong mendaftarkan kendaraan mereka agar mendapat BBM subsidi. Khususnya untuk SPBU di kota Mataram yang saat ini masih dalam uji coba penggunaan MyPertamina.
Disisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan kebijakan ini menurutnya berpotensi menjadikan rakyat di daerah tidak memperoleh subsidi karena tidak bisa menggunakan MyPertamina, kemudian kesulitan akses internet dan kendala kepemilikan gadget. Kebijakan tersebut belum termasuk persoalan kepemilikan kendaraan, dimana banyak kendaraan tidak sesuai dengan pemiliknya. Nama pemilik kendaraan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), berbeda dengan yang tertera dalam surat dan KTP.
“Aplikasi MyPertamina untuk membeli pertalite dan solar tidak akan efektif. Malah justru semakin menyulitkan rakyat. bila pendaftaran di Aplikasi My Pertamina menyertakan identitas KTP, STNK, BPKB, foto kendaraan dan lain-lain, ini akan menimbulkan polemik data baru,” ujarnya.
Menurutnya harus ada sosialisasi yang massif terkait siapa saja yang berhak akan BBM bersubsidi. Mengingat ini barang subsidi yang jumlahnya terbatas dan memang hanya diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima.
“Jangan sampai, akibat tidak mendapatkan kecukupan informasi, memunculkan potensi konflik ditengah masyarakat,” jelasnya. (dpi)
