Lombok Barat (Inside Lombok) – Upaya Pemerintah Daerah Lombok Barat untuk menekan angka kemiskinan tersendat covid-19. Pada tahun 2019, target penurunan sebesar 15,17 persen. Sementara tahun ini ditargetkan dapat turun menjadi 15 persen.
Realita saat ini, beberapa hotel dan rumah makan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Termasuk juga dampak yang mempengaruhi proses produksi, penjualan, serta pembelian berbagai produk. Baik itu dari Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang tidak dapat berjalan seperti saat situasi normal sebelum adanya pandemi. Sehingga hal ini pun berdampak pada proses transaksi barang dan jasa.
“Secara realitas kita lihat hotel dan restoran banyak yang memPHK karyawannya, UKM dan juga IKM tidak berjalan normal seperti sebelum covid, ” kata Sekretaris Daerah Lombok Barat Dr. H. Baehaqi saat ditemui di ruangannya, di Gerung, Rabu (12/08/2020).
Seksa mengatakan bahwa hal itu yang menyebabkan orang-orang yang dikategorikan rentan miskin justru menjadi miskin saat ini. Tidak menutup kemungkinan, situasi ini juga yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Lombok Barat tahun ini dapat dikatakan minus.
“Sekarang jika melihat kondisi ini, untuk bisa mencapai target 15 persen itu rupanya sulit” ungkap Baehaqi.
Bagaimana tidak, situasi ini justru menyebabkan berbagai Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lombok Barat ditarik semua. Kecuali dana yang dianggarkan untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Ini menjadi penyebab dana yang harusnya bisa menjadi upah bagi masyarakat yang akan mengerjakan berbagai proyek DAK tersebut justru tidak beredar.
Hal inilah yang menyebabkan, masyarakat yang akan naik ke permukaan dan dikategorikan rentan miskin, statusnya justru turun menjadi miskin bahkan berada di bawah garis kemiskinan.
“Sehingga dalam rapat tadi, pak Bupati memberi arahan kepada semua kepala OPD supaya mempercepat berbagai pekerjaan, atau penyerahan bantuan-bantuan barang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
