Mataram (Inside Lombok) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu berkepentingan dalam menjaga stabilitas politik. Selain itu media mainstream juga memiliki andil dan peran besar mendukung terselenggaranya pesta demokrasi.
Dalam hal membangun kebersamaan Bawaslu NTB mengajak media di daerah berkonsolidasi bersama media mencegah pemberitaan bersifat berita bohong atau hoaks. Mengingat pada masa-masa pemilu biasanya banyak berita-berita hoaks yang beredar sehingga menimbulkan kisruh, hal ini harus dicegah bersama-sama.
“Berita hoaks adalah persoalan yang harus dilawan secara bersama. Karena itu media mainstream harus hadir untuk memberikan informasi yang akurat, terpercaya, lebih-lebih yang berkenaan dengan pemilu,” ujar Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu NTB, Hasan Basri, Senin (25/3).
Selain itu, mencegah beredarnya berita hoaks di tengah masyarakat. Terlebih lagi pada November 2024 akan menggelar Pilkada serentak sehingga konsolidasi dengan media di NTB ini sangat penting. Untuk itu kerjasama yang kolaboratif, inovatif, kreatif serta bertanggung jawab terhadap nilai demokrasi dengan insan media dapat terus terbangun.
“Sehingga pemerataan pemberitaan tentang kepemiluan kepada masyarakat tersampaikan yang bisa mengedukasi. Ini sebagai salah satu pilar demokrasi media bisa menyajikan pemberitaan dan informasi yang mendidik berkenaan dengan pemilu,” jelasnya.
Ditambahkan, Ketua Forum Wartawan Parlemen DPRD NTB Fahrul Mustafa menegaskan, hoaks adalah informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir maupun direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis).
Tercatat sebanyak 664 hoaks atau informasi bohong yang ditemukan selama kuartal I tahun 2023. Temuan hoaks pada kuartal I-2023 itu mengalami peningkatan dibanding periode sama tahun I-2022.
“Angka tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan temuan sebanyak 257 hoaks. Pada tiga bulan pertama tahun 2023, tema politik telah mendominasi jumlah hoaks dengan sebanyak 233 temuan atau 35 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dengan hoaks tema politik memiliki besaran sekitar dua hingga empat kali dari tema lainnya. Disusul kemudian tema urusan pribadi, kriminalitas, kesehatan, dan berita duka menjadi tren lima besar pada awal tahun 2023 ini.
“Pers dalam ini harus menyajikan pemberitaan yang benar, sesuai fakta, dan berimbang. Selain itu, pers Indonesia mempunyai tanggung jawab teknis profesional, sosial kebangsaan. Oleh karena itu pers Indonesia harus membawa pencerahan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD) Achmad Satryo menuturkan, fungsi pers nasional adalah media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers juga punya peran menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, menghormati kebhinekaan dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
“Untuk itulah gerakan pemahaman masyarakat memahami bahwa hoaks berbahaya bagi masa depan bangsa harus terus di masifkan. Kegiatan literasi digital harus dilakukan dengan melibatkan multisektor,” ujarnya. (dpi)
