Lombok Barat (Inside Lombok) – Di tengah dinamisnya situasi dan tantangan fiskal saat ini, terlebih di tengah pemangkasan transfer dari pusat sebesar Rp310 miliar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) justru menjadi pemegang rasio belanja infrastruktur tertinggi di NTB pada tahun 2026.
Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyebut bahwa Pemkab Lobar kini menjadi salah satu daerah dengan pengelolaan belanja pegawai paling disiplin. Di saat banyak Pemerintah Daerah berupaya keras memenuhi ambang batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD, Lobar berhasil menekan rasio belanja pegawainya hingga menyentuh angka 34,23 persen.
Capaian ini pun menempatkan Lobar sebagai daerah yang paling mendekati rasio ideal, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTB. ”Hal ini mencerminkan langkah nyata kami dalam melakukan efisiensi anggaran tanpa mengesampingkan produktivitas birokrasi,” ujar LAZ.
Tidak hanya sukses dalam efisiensi belanja rutin, Pemkab Lobar juga berhasil menjaga roda pembangunan tetap bergerak. Di mana rasio belanja infrastruktur dari APBD mencapai 38,69 persen. Dan angka ini menjadi yang tertinggi di NTB tahun 2026 ini.
”Kami membuktikan bahwa tantangan fiskal bukanlah penghalang untuk terus membangun. Melalui kedisiplinan anggaran, kami memastikan bahwa setiap rupiah APBD diarahkan untuk kepentingan publik dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Karena Lobar telah menjadi kabupaten dengan belanja pegawai paling rendah dan alokasi belanja infrastrukturnya paling tinggi se-Provinsi NTB, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun memberikan penghargaan dengan memasukkan Kabupaten Lobar ke dalam nominasi kabupaten/kota terbaik pada ajang Entrepreneur Government yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini.
Lobar Jadi Kabupaten dengan Belanja Infrastruktur Tertinggi di NTB
