25.5 C
Mataram
Minggu, 28 April 2024
BerandaPolitikKAHMI NTB Dukung PJ Gubernur Diisi Putra Daerah

KAHMI NTB Dukung PJ Gubernur Diisi Putra Daerah

Lombok Barat (Inside Lombok) – Koordinator presidium KAHMI NTB, Lalu Winengan ikut berkomentar terkait adanya nama orang dari luar NTB yang muncul dalam usulan Pejabat (PJ) Gubernur NTB 2023 pada September mendatang. Menurutnya, posisinya itu selayaknya diisi oleh putra daerah NTB sendiri.

Winengan yakin Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rahmat Hidayat pasti akan memperjuangkan orang asli NTB yang akan menjadi PJ Gubernur nantinya. “Saya tahu betul sikapnya Pak Rahmat Hidayat, beliau pasti tetap berkomitmen untuk memperjuangkan orang daerah (NTB) menjadi gubernur. Tidak mungkin akan mengusulkan orang luar jadi PJ Gubernur NTB,” ujarnya belum lama ini.

Penegasan yang disampaikan Winengan ini, sebagai jawaban atas pernyataan politisi PDI Perjuangan, H. Ruslan Turmudzi yang mengusulkan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi PJ Gubernur.

“Beliau (Rahmat Hidayat, Red) adalah pejuang orang Sasak, selalu menjunjung tinggi orang Sasak di manapun. Tidak mungkin mengusulkan orang luar untuk menjadi PJ Gubernur NTB,” imbuhnya.

- Advertisement -

Masalah hutang Pemprov NTB, Winengan juga menambahkan bahwa itu merupakan politik anggaran di mana ada 3 sisi seperti Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPR. “Jadi apapun keputusan politik anggaran harus dilakukan,” imbuhnya.

Selain itu, Winengan juga menjelaskan bahwa jika mengusulkan orang luar daerah menjadi PJ Gubernur, maka keputusan itu dinilai kurang tepat karena besar kemungkinan orang tersebut tidak akan bisa memahami masalah-masalah yang terjadi di daerah.

“KAHMI NTB berencana akan mengusulkan putra daerah untuk menjadi PJ Gubernur NTB karena putra daerah lebih tepat menjabat itu,” lugas pria berkepala plontos ini.

KAHMI NTB disebutnya menginginkan agar yang menjadi PJ Gubernur adalah orang yang paham permasalahan di NTB. Menurutnya, terutama di tahun politik ini, maka seorang Penjabat Gubernur haruslah orang yang bisa menjaga kondusifitas daerah pada saat pemilu, guna menghindari terjadinya konflik.

“Kalau yang menjadi PJ Gubernur orang luar, kita akan protes ke presiden,” tandas Winengan. (yud)

- Advertisement -

Berita Populer