Lombok Utara (Inside Lombok) – DPRD Lombok Utara mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah darurat menyusul penutupan tiga SPBU akibat sengketa hukum yang berdampak pada distribusi BBM. Kondisi ini memicu antrean panjang di SPBU yang masih beroperasi dan menimbulkan kekhawatiran akan kelangkaan bahan bakar di tengah masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Lombok Utara, I Made Kariyasa, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan mekanisme lelang melalui KPKNL, namun menegaskan kepentingan masyarakat tidak boleh diabaikan.
“Kami menghormati proses hukum sebagai bagian dari penegakan aturan. Namun, dampak penutupan ini sangat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Jika tidak segera diantisipasi, situasi ini dapat memicu ketidakstabilan ekonomi lokal hingga keresahan sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini hanya dua SPBU yang tersisa dan beroperasi di wilayah Lombok Utara, sehingga dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM secara keseluruhan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya antrean serta biaya operasional, terutama bagi sektor nelayan, petani, pelaku UMKM, dan transportasi.
“Kondisi ini berpotensi mengganggu distribusi BBM dan memperpanjang antrean. Dua SPBU yang tersisa tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat KLU secara keseluruhan, terutama bagi nelayan, petani, pelaku UMKM, dan sektor transportasi,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan PT Pertamina guna menjamin stabilitas pasokan BBM. Selain itu, diusulkan penambahan kuota pada SPBU yang masih beroperasi serta pengoperasian SPBU modular atau mobile di titik strategis. DPRD juga meminta agar SPBU yang telah dilelang dapat segera dioperasikan kembali oleh pemenang lelang.
Selain itu, pengawasan di lapangan diminta diperketat untuk mencegah penimbunan dan lonjakan harga di tingkat pengecer. Pemerintah daerah juga didorong melakukan audit sistem pengelolaan SPBU guna mencegah persoalan hukum serupa di masa mendatang.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersinergi agar kondisi ini dapat segera teratasi dengan cepat, tepat, dan tetap berpihak kepada masyarakat,” katanya.
DPRD Lombok Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga distribusi BBM kembali normal dan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. “Saya akan terus mengawal persoalan ini secara serius. Kami mengajak seluruh pihak bersinergi agar kondisi ini segera teratasi dengan cepat, tepat, dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak,” tutupnya.
