Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus memperkuat komitmennya dalam menangani krisis air bersih yang melanda kawasan wisata Gili Meno. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU, pendistribusian air bersih menjadi prioritas utama guna menjaga kehidupan masyarakat dan pariwisata di pulau tersebut
Krisis ini sendiri merupakan imbas dari pencabutan izin operasional perusahaan penyalur air pada tahun 2024 lalu yang memaksa warga bertahan dengan keterbatasan selama hampir dua tahun terakhir.
Kepala BPBD KLU, M. Zaldy Rahadian, menegaskan bahwa langkah ini merupakan instruksi langsung dari Bupati KLU untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pada tahun anggaran 2026 ini, BPBD telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyuplai air bersih ke Gili Meno.
”Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Camat serta Kepala Desa setempat. Mengenai pola pendistribusian, kami menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Saat ini disepakati suplai dilakukan dua kali dalam seminggu,” ujarnya, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, penetapan jadwal dua kali seminggu ini dipengaruhi oleh faktor cuaca. Mengingat saat ini masih sering turun hujan, warga Gili Meno masih memiliki cadangan air dari penampungan air hujan. BPBD sempat mencoba meningkatkan intensitas pengiriman menjadi tiga kali seminggu, namun ditemukan kendala teknis terkait kapasitas tampung di lokasi.
”Sekali angkut kami membawa 5 kubik air bersih. Kemarin sempat kami coba tiga kali seminggu, tapi ternyata bak penampungan di sana masih penuh. Akhirnya tidak efektif, sebagian air terpaksa kami bawa kembali karena tidak bisa tertampung,” jelasnya.
Meski saat ini jadwal masih bersifat terbatas, ia menjamin pihaknya siap meningkatkan intensitas pengiriman jika cuaca mulai memasuki musim kemarau panjang. ”Jika nanti intensitas hujan berkurang dan masyarakat tidak bisa lagi menampung air hujan, frekuensi pengiriman bisa kami tambah menjadi tiga hingga empat kali seminggu,” terangnya.
Program suplai air darurat ini ditargetkan berjalan selama tiga bulan ke depan. Namun, BPBD akan terus mengevaluasi durasi tersebut berdasarkan perkembangan cuaca dan kebutuhan masyarakat di Gili Meno. Jika curah hujan terus meningkat, seperti belakangan ini terjadi hujan, maka jangka waktu penanganan darurat ini kemungkinan bisa diperpendek menjadi dua bulan.
“Kalau ditarget yang kita buat itu memang 3 bulan, ini tidak menutup kemungkinan jika intensitas (hujannya,red) semakin menambah kemungkinan bisa jadi cuma 2 bulan,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati KLU, Najmul Akhyar menegaskan bahwa pelayanan dasar bagi warga dan wisatawan tidak boleh terhenti. Bahkan untuk pasokan air bersih dipastikan tetap menjangkau wilayah Gili Meno, sembari menunggu rampungnya infrastruktur yang lebih mumpuni.
”Mereka (warga) tetap dapat pasokan air bersih, tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak dan baik,” ujarnya.
