Lombok Barat (Inside Lombok) – Rata-rata pengusaha kapal mengaku terbebani dengan penyesuain tarif yang dirasa belum adil. Terlebih kini dengan kenaikan harga BBM yang makin membebani mereka.
Kondisi ini pun turut berpengaruh terhadap perawatan dan pemeliharaan kelayakan berlayar mereka. Karena untuk bisa memberikan pelayanan keselamatan yang menjadi tugas pokok sesuai standarisasi pelayanan minimum keselamatan dan kenyamanan. Hal itu dirasa cukup sulit oleh perusahaan pelayaran jika harus menyesuaikan dengan tarif yang ada saat ini.
Owner PT. Dharma Lautan Utama (DLU) Holding, H. Bambang Harjo Soekartono menyebut pemerintah harusnya membantu dan mendukung industri pelayaran untuk bisa sehat dan bangkit setelah dihantam pandemi Covid-19. Karena kata dia, dampak yang dirasakan luar biasa.
”Diharapkan pemerintah tahu dan tidak mempolitisasi masalah tarif,” tegas Bambang saat dijumpai di Senggigi, Minggu (16/01/2023).
Dia mengingatkan agar pemerintah tak mempolitisasi soal tarif kapal tersebut. “Apalagi ini merupakan program tol laut yang digalakkan dan menjadi jargon Presiden Jokowi,” imbuhnya.
Bambang menjelaskan, padahal besaran tarif tersebut telah dihitung oleh pemerintah sendiri yang melibatkan beberapa Kementerian. Di mana pada saat itu ada kekurangan dari tarif 46 persen yang semestinya. Kemudian pada tahun 2020 lalu realisasi penyesuaiannya hanya sekitar 11 persen. Sehingga masih kurang 35 persen.
Pemerintah pun disebutnya menjanjikan kenaikan bertahap. Namun nyatanya, kata dia, hingga kini tak pernah ada kenaikan bertahap, dan justru sebelum sampai pada putusan kenaikan tarif ditetapkan, malah terjadi kenaikan BBM pada September 2022 lalu sebesar 32 persen.
”Dampaknya sangat memprihatinkan, kondisi kapal-kapal yang ada di Indonesia tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah Pusat atau Kementerian Perhubungan. Diharapkan tarif yang berlaku disesuaikan dengan perhitungan yang dilakukan pemerintah,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo mengatakan gambaran antara rasio jumlah kapal dengan kondisi kapal yang kondisinya memprihatinkan justru lebih dominan.
Banyak kapal yang kondisinya tidak baik dinilai tidak terlepas dari iklim usaha yang tidak kondusif. Mulai dari over supply atau terlalu banyak izin yang dikeluarkan. Kemudian tidak seimbang antara permintaan dan ketersediaan jasa. Termasuk juga tidak seimbangnya antara sarana prasarana kapal dengan pelabuhan dan dermaga yang beroperasi.
”Terakhir tidak memadainya tarif untuk lintas provinsi, masih ada kekurangan 35,4 persen. Belum lagi adanya dampak dari kenaikan BBM yang naik 32 persen,” ungkap Khoiri.
Pihaknya meminta Menteri Perhubungan agar bisa mengambil langkah dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya para pengusaha pelayaran. “Tidak ada transportasi kalau tidak ada safety. Jadi tidak ada gunanya ada transportasi yang ditekan harga semurah-murahnya. Karena lambat laun, ini akan menggerus safety kapal yang setiap saat bisa menenggelamkan kapal dan membunuh nyawa begitu banyak orang,” ketusnya.
Pemerhati Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan bahwa tarif menjadi satu hal yang tak kalah penting bagi para pengusaha pelayaran. “Jadi jangan harapkan ada pelayanan pelayaran bagus, kalau tarif tak diperhatikan. Mau minta murah dan selamat, mana bisa,” lugasnya.
Adanya penyesuaian tarif yang telah berlaku dinilai bukan tarif keekonomian. Lantaran tarif yang disesuaikan itu tidak memenuhi kondisi yang sebenarnya dialami para pengusaha.
“Itu dihitungnya lebih ke tarif politis supaya barang bisa terangkut, orang bisa naik kapal, sebetulnya bukan seperti itu,” terangnya.
Jika memang penyesuaian tarif itu dirasa masih kurang, harusnya pemerintah bisa memberikan subsidi. Supaya keberlangsungan industri pelayaran tersebut bisa tetap berjalan.
“Kapal-kapal ini banyak tidak terawat karena tidak ada anggarannya asal bisa jalan, padahal itu soal keselamatan,” tegasnya.
Menanggapi keluhan dan saran tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Kemenhub RI, Gunung Hutapea mengatakan, bahwa pihaknya akan menyampaikan semua usulan yang disampaikan pada pertemuan di Lombok ini kepada Menteri Perhubungan langsung.
”Nanti itu yang akan kita rekomendasi ke Pak Menteri, itulah tugas kami nanti. Hasil dari pembicaraan ini akan kita teruskan ke Pak Menteri nanti,” tutupnya. (yud)
