Mataram (Inside Lombok) – Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan menegaskan bahwa DPR selaku lembaga mitra pemerintah siap untuk melakukan pengawasan dan mengawal berbagai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk mendukung penanganan dampak COVID-19 di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Johan saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian secara virtual dari Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam keterangan tertulis diterima wartawan, Senin.
“Mengingat setiap Ditjen dari setiap kementerian punya berbagai program kegiatan jaring pengaman sosial yang beragam maka diperlukan pengawasan dan pengawalan anggota DPR untuk memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Johan.
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini mencontohkan rencana kegiatan social safety net dari Balitbang Kementan yang berupa bantuan 1 juta ekor ayam lokal unggul ke petani penggarap, yang akan disalurkan kepada 40.000 RTPP (rumah tangga petani peternak) di 16 kabupaten di dalam Provinsi Banten, Jabar, Jateng, DIY dan Jatim. Masing-masing RTPP akan mendapat bantuan 25 ekor ayam lokal beserta pakan dan pembuatan kandang. Johan menyebut anggaran dari kegiatan tersebut adalah sebesar Rp36,6 miliar.
Selanjutnya Johan menegaskan bahwa sasaran RTPP dari Kegiatan tersebut perlu diverifikasi ulang karena bantuan ini mesti tepat sasaran khususnya kepada RTPP yang terkena dampak pandemic Covid-19, dalam hal ini diprioritaskan buruh tani dan peternak serta petani penggarap dan tidak hanya terpaku pada database sebelumnya atau data lama yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sebenarnya saat ini, papar Johan.
Anggota legislatif dari Dapil NTB 1 ini, mengingatkan bahwa pemerintah mesti mewaspadai bahwa banyak program bantuan sosial dan padat karya yang telah berdampak pada keresahan dan konflik sosial di masyarakat karena database yang digunakan tidak update dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 saat ini.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, terutama pusat data dan informasi pertanian.
“Ini sangat dibutuhkan untuk akurasi program jaring pengaman sosial bisa dimanfaatkan oleh penduduk miskin yang terkena dampak paling berat dari pandemi COVID-19, serta untuk segera mendeteksi potensi kerawanan pangan di berbagai daerah, potensi krisis pangan, dan situasi harga pangan kebutuhan pokok masyarakat,” katanya. (Ant)
