Lombok Timur (Inside Lombok) – Penarikan retribusi masuk ke kawasan wisata Pantai Suryawangi masih menjadi perhatian. Pasalnya, penarikan retribusi karcis masuk berlaku bagi masyarakat yang melewati kawasan tersebut meskipun tidak mengunjungi tempat wisata.
Ketua DPRD Lotim, Murnan mengatakan bahwa tidak cocok bila penarikan retribusi di tengah jalan. Apalagi penarikan retribusi berlaku juga terhadap masyarakat yang hanya menumpang lewat di jalan kawasan tersebut.
“Jalan itu akses umum, jadi tidak boleh dibatasi. Bisa saja penarikan dilakukan kalau hanya sekedar parkir, tapi tidak bagi orang yang melintas,” katanya saat ditemui Inside Lombok pada (08/06/2021) lalu.
Konsep jalan dalam kawasan wisata yang diberlakukan di Pantai Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji tersebut tidak bisa dilakukan di jalan kawasan Pantai Suryawangi tersebut. Pasalnya jalan tersebut jalan penghubung dengan jalan lainnya.
“Kalau ini kan akses publik, tidak bisa diatur. Intinya akses publik jangan diprivatisasi,” kesalnya.
Sementara itu, Camat Labuhan Haji, Muhir menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim yang bekerjasama dengan pokdarwis sudah benar, terkait dengan penarikan retribusi jalan dalam kawasan itu. Hal itu sudah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013.
“Itu sudah diatur dalam perda, hanya saja Surat Keputusan (SK) penetapan jalan itu menjadi jalan dalam kawasan sedang dalam proses,” jelasnya saat ditemui Inside Lombok di ruangannya pada (14/06/2021)
Kata Muhir, konsep jalan dalam kawasan menurut kepariwisataan memang seperti itu, tidak bisa disamakan dengan jalan kawasan menurut konsep Kementerian Perhubungan seperti di bandara.
“Dalam konsep kepariwisataan memang seperti itu,” ujarnya
Adapun penarikan retribusi di jalan dalam kawasan Pantai Suryawangi tersebut, kata Muhir diprotes oleh para pengendara yang mencari jalan pintas, dan juga para sopir dam truk yang mengangkut material galian C.
