Mataram (Inside Lombok) – Sebanyak 632 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) telah beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB menekankan agar seluruh SPPG menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal melalui Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengungkapkan adanya laporan Kejadian Luar Biasa keracunan di salah satu kabupaten yang diduga disebabkan susu kedaluwarsa. Temuan serupa juga dilaporkan terjadi di kabupaten lain.
“Saya menerima laporan adanya Kejadian Luar Biasa keracunan di salah satu kabupaten yang diduga disebabkan susu kedaluwarsa. Temuan susu kedaluwarsa juga dilaporkan ada di kabupaten lainnya. Ini tidak boleh terulang,” tegasnya.
Iqbal menekankan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada bahan pangan, tetapi seluruh aspek operasional SPPG. Evaluasi meliputi kedisiplinan pelaksana, kualitas dan kemampuan juru masak, proses pembelian bahan pangan, serta kemungkinan kelalaian dalam penggunaan bahan baku, termasuk bahan kedaluwarsa. Seluruh tahapan, mulai dari pembersihan, memasak, pengemasan, hingga pendistribusian, diminta berjalan sesuai standar.
Selain itu, peningkatan standar sanitasi juga diminta dilakukan secara serius, termasuk sterilisasi alat makan, kualitas air, serta pengelolaan limbah untuk mencegah kontaminasi silang. Gubernur menegaskan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota bersama perangkat daerah terkait harus melakukan pengawasan dan pembinaan rutin.
“MBG adalah program prioritas pemerintah. Kita tidak menginginkan ada kejadian lagi ke depan karena yang paling utama adalah keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTB melaporkan, per 18 Januari 2026, dari 632 SPPG yang beroperasi terdiri atas 622 SPPG Mitra, 5 SPPG Pondok Pesantren, 4 SPPG Polri, dan 1 SPPG TNI AU. Hingga tanggal tersebut, penerima manfaat MBG di NTB mencapai sekitar 1,88 juta jiwa yang mencakup balita, ibu hamil, ibu menyusui, peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, serta santri pondok pesantren.
Program MBG juga menyerap 29.605 tenaga kerja lokal dan melibatkan 2.490 supplier, yang terdiri dari UMKM, koperasi, BUMDes, supplier lainnya, serta Koperasi Desa Merah Putih, sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi lokal yang terintegrasi dengan layanan gizi.
