Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan legislatif di Lombok Barat (Lobar) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengambil langkah konkret menyelamatkan nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), usai mencuatnya kekhawatiran terhadap pengurangan pegawai atau potensi merumahkan mereka akibat beban anggaran yang dianggap terlalu berat.
Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi, secara tegas menekankan, bahwa mempertahankan PPPK adalah harga mati yang harus diperjuangkan oleh Pemerintah Daerah. Yang disebutnya dapat dilakukan melalui kreativitas peningkatan pendapatan. Sehingga pihaknya mendorong Pemkab untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan dengan pengurangan pegawai yang telah diangkat menjadi PPPK.
”Kami sangat menginginkan (berharap, Red) untuk dipertahankan PPPK ini,” tegas politisi muda asal Sekotong ini.
politisi Golkar ini menilai, penguatan fiskal daerah melalui PAD merupakan jalan keluar yang dianggap paling logis. Agar ketergantungan terhadap dana pusat tidak mengorbankan nasib pegawai.
”Kalau kita mengoptimalkan PAD ini dengan sikon (saat ini, Red) mungkin di semua daerah untuk mencapai 100 persen itu mungkin agak berat. Tapi saya yakin mudah-mudahan tercapai 100 persen,” harap pria yang akrab disapa Mamiq Bajang Sekotong (MBS) ini.
Pihaknya juga berharap Bupati Lobar memiliki terobosan yang bijak. Agar kesejahteraan dapat dirasakan juga oleh para PPPK di Lobar tanpa mengorbankan nasib mereka. Karena ia melihat kondisi yang terjadi saat ini sebagai ujian kepemimpinan bagi kepala daerah.
”Di sinilah letak diujinya sebuah kepemimpinan Pak Bupati kita, pada saat ini untuk melakukan sebuah kebijakan yang sangat-sangat betul. Supaya para PPPK ini tidak sampai dirumahkan,” lugasnya.
Sebagai bukti keseriusan dalam mengawal isu ini, Ketua DPRD Lobar ini menyebut bahwa jika efisiensi anggaran menjadi syarat mutlak untuk menyeimbangkan neraca keuangan demi mempertahankan PPPK, maka pihaknya bersedia memulainya dari internal DPRD.
”Kalau memang dibutuhkan untuk melakukan efisiensi, kami di lembaga DPRD ini siap akan melakukan sebuah efisiensi untuk mengurus para PPPK ini,” tegasnya.
Pihaknya berharap jangan sampai beban anggaran hanya ditanggung oleh para pegawai di level bawah. Sehingga sinergi antara eksekutif dan legislatif dianggap menjadi kunci utama agar seluruh pihak bisa menemukan titik temu yang menguntungkan bagi stabilitas daerah. Dengan dukungan penuh dari kalangan DPRD.
Beban Anggaran Terlalu Berat, Muncul Kekhawatiran Soal Potensi Pengurangan PPPK di Lobar
